Sosialisasi Keuangan Desa di Lebak Tuai Protes

Perbesar

Lebak [DESA MERDEKA] – Kegiatan sosialisasi penguatan pengelolaan keuangan desa yang digelar di Kabupaten Lebak menuai protes dari para kepala desa. Pasalnya, para peserta diharuskan membayar biaya sebesar Rp10 juta per desa untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Seorang kepala desa yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya. “Sebenarnya sih kita juga sangat keberatan dengan adanya kegiatan sosialisasi yang harus mengeluarkan biaya sebesar Rp10 juta,” ujarnya. Biaya tersebut, lanjutnya, harus ditanggung oleh kepala desa, sekretaris desa, hansip, dan kaur keuangan. “Ikut tidak ikut tetap saja harus bayar,” keluhnya.

Biaya sebesar itu dinilai memberatkan bagi keuangan desa, terlebih lagi jika dianggarkan dari APBDes perubahan tahun 2024. Padahal, APBDes seharusnya digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lebak, Oktavianto Arief Ahmad, membenarkan adanya kegiatan sosialisasi tersebut. Ia juga mengaku diundang sebagai narasumber. Namun, ia meminta konfirmasi lebih lanjut kepada penyelenggara terkait besaran biaya yang harus dibayarkan oleh peserta.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lebak, Oktavianto Arief Ahmad

Polemik Biaya Sosialisasi

Polemik biaya sosialisasi ini memunculkan sejumlah pertanyaan:

Apakah biaya sebesar Rp10 juta per desa sudah sesuai dengan manfaat yang diperoleh?
Apakah ada alternatif lain yang lebih efisien untuk meningkatkan kapasitas kepala desa dalam mengelola keuangan desa?
Apakah penggunaan APBDes untuk membiayai kegiatan sosialisasi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu segera dijawab oleh pihak-pihak terkait, terutama penyelenggara kegiatan sosialisasi dan pemerintah daerah.

Dampak Negatif

Jika tidak segera diselesaikan, polemik ini dapat berdampak negatif pada pelaksanaan pemerintahan desa. Kepala desa yang merasa keberatan dengan biaya sosialisasi yang tinggi dapat mengalihkan fokus mereka dari tugas pokok dan fungsi, yaitu melayani masyarakat.

Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih efektif dan efisien, dengan biaya yang terjangkau bagi desa.