RSUD Bobrok? Warga Cabangbungin Desak Pencopotan Direktur!

Bekasi, Jawa Barat [DESA MERDEKA] – Ribuan warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Cabangbungin (GMC) menggelar aksi damai di halaman Kantor Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi pada Kamis (3/7/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap buruknya kualitas pelayanan RSUD Cabangbungin dan menyuarakan desakan pencopotan Direktur RSUD, dr. Erni Herdiani. Desakan tersebut mencuat setelah dugaan kasus pelecehan terhadap anak pasien oleh oknum dokter terungkap.

Masa aksi membentangkan poster bertuliskan, “RSUD Bobrok, Ganti Direkturnya!” dan “Kami Butuh Pelayanan Kesehatan Berkualitas!” Mereka menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap direktur rumah sakit yang dinilai gagal memimpin dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai penyedia layanan kesehatan publik yang aman dan bermartabat.

Koordinator GMC, Samsul Rizal, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar reaksi atas antrean panjang atau pelayanan lambat. Lebih dari itu, ini adalah bentuk keprihatinan mendalam atas pelanggaran etik dan moral, serta kebohongan yang diduga dilakukan pihak rumah sakit kepada masyarakat. “Kami bicara soal keselamatan pasien pada umumnya dan khususnya anak-anak. Ini bukan hanya soal lambatnya pelayanan, tetapi juga soal nyawa dan kepercayaan publik,” tegas Samsul.

Dugaan Kasus Ditutup-Tutupi, Dokter Terduga Pelaku Masih Aktif
Warga mengungkapkan, pihak RSUD berusaha menyelesaikan dugaan pelecehan secara kekeluargaan. Ironisnya, keluarga korban bahkan dilarang membuat laporan kepada pihak berwenang. Lebih mencengangkan, dokter terduga pelaku pelecehan masih aktif bertugas tanpa sanksi administratif maupun etik dari manajemen rumah sakit.

Tuntutan Pencopotan Direktur Berdasar Undang-Undang
Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Ini mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta menyediakan fasilitas rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Ahmad Syaripudin, tokoh masyarakat dan pemerhati kebijakan publik, menjelaskan, “Fungsi utama rumah sakit adalah tempat penyembuhan dan pemulihan kesehatan. Ketika RS gagal menjalankan fungsinya secara paripurna dan diduga melanggar etika medis, maka harus ada evaluasi menyeluruh.”

Kewajiban rumah sakit secara lebih lanjut diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 53 UU Rumah Sakit dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. Jika kewajiban tersebut dilanggar, rumah sakit dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, hingga pencabutan izin operasional. “Jadi, desakan masyarakat agar Direktur RSUD Cabangbungin dicopot sangat berdasar dan relevan secara hukum. Ini bukan isu politis, tetapi soal akuntabilitas layanan publik,” tambah Syaripudin.

Kepercayaan Publik Terhadap RSUD Cabangbungin Menurun Drastis
Diresmikan sejak tahun 2017, RSUD Cabangbungin awalnya diharapkan menjadi rumah sakit rujukan utama bagi enam kecamatan di wilayah utara Kabupaten Bekasi: Cabangbungin, Sukatani, Sukakarya, Sukawangi, Pebayuran, dan Muaragembong. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, citra RSUD kian memburuk. Rentetan keluhan warga meliputi antrean panjang, minimnya fasilitas, pelayanan tidak profesional, hingga dugaan pelanggaran etik medis. “Kami ingin rumah sakit rakyat, bukan ladang bisnis. Pelayanan kesehatan itu hak, bukan jasa,” tegas salah satu peserta aksi.

Hingga berita ini diterbitkan, Direktur RSUD dr. Erni Herdiani dan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi belum memberikan tanggapan resmi. Sementara itu, Wakil Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, dalam pernyataan sebelumnya menegaskan bahwa kasus dugaan pelecehan terhadap pasien harus diproses secara hukum, bukan ditutup-tutupi.

Aksi GMC membuka mata publik terhadap kerapuhan sistem pengawasan pelayanan rumah sakit daerah. Sorotan kini tertuju pada sikap Pemerintah Kabupaten Bekasi: Akankah mereka bertindak tegas? Atau justru membiarkan RSUD Cabangbungin terus menjadi simbol dari gagalnya sistem layanan kesehatan publik?

(Mulis)