Ternate, Maluku Utara [DESA MERDEKA] – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), menggelar Forum Konsultasi Publik pada Rabu, 16 April 2025, di Hotel Sahid Bela Ternate. Forum ini diadakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, yang akan menjadi landasan operasional pembangunan daerah untuk satu tahun mendatang.
Acara ini dihadiri oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Maluku Utara dan dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Tujuan utama forum ini adalah untuk mengumpulkan aspirasi serta menyusun arah pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, yang sekaligus menjadi bagian dari implementasi visi dan misi kepemimpinan Gubernur Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe untuk periode 2025-2029.
Wakil Gubernur Sarbin Sehe menyampaikan bahwa RKPD Tahun 2026 akan menjadi jembatan untuk mengintegrasikan kerangka visi dan misi kepala daerah terpilih, yang nantinya akan tertuang lebih rinci dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. “Berbagai kebijakan prioritas seperti pendidikan gratis, jaminan kesehatan masyarakat, program makanan gratis untuk siswa dan kelompok rentan, pembangunan rumah layak huni, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah, akan menjadi bagian penting dari agenda pembangunan tahun 2026,” jelas Sarbin.
Selain fokus pada program-program prioritas tersebut, Sarbin juga menyinggung rencana strategis Pemprov Maluku Utara dalam melakukan transformasi birokrasi dan mengembangkan kawasan-kawasan strategis di wilayah provinsi. Salah satu fokus utama adalah penguatan peran Sofifi sebagai ibu kota provinsi yang representatif, serta pengembangan sektor pariwisata yang berbasis pada potensi lokal yang beragam.
Forum Konsultasi Publik ini juga melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, kalangan akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, serta organisasi masyarakat sipil. Keterlibatan beragam elemen ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang komprehensif dalam merumuskan arah pembangunan daerah.
“Konsultasi publik ini bukan sekadar kegiatan formalitas, melainkan sebuah ruang strategis untuk membangun kolaborasi dan sinergi yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya adalah agar arah pembangunan yang kita susun benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara,” lanjut Wakil Gubernur Sarbin Sehe.
Di sisi lain, penyelenggaraan rapat penting di Ternate ini berdampak pada aktivitas di Kantor Gubernur Maluku Utara yang berlokasi di Sofifi. Pantauan menunjukkan bahwa sebagian besar pimpinan OPD tidak melakukan aktivitas kantor di ibu kota provinsi tersebut karena menghadiri forum konsultasi publik di Ternate.
Sebelumnya, DPRD Provinsi Maluku Utara telah menyampaikan aspirasi agar Gubernur dan Wakil Gubernur lebih memfokuskan kegiatan rapat di Kantor Gubernur Sofifi, sebagai upaya untuk mengoptimalkan fungsi ibu kota provinsi dan mendorong efisiensi anggaran daerah. Wakil Ketua DPRD Maluku Utara, Kuntu Daud, pada Senin, 14 April lalu, menyatakan harapannya agar kepemimpinan Sherly Laos dapat membawa perubahan positif bagi Sofifi dan menjadi contoh bagi seluruh OPD untuk memprioritaskan aktivitas di ibu kota provinsi.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.