Salah satu fokus utama dalam rapat koordinasi ini adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Para peserta membahas penggunaan aplikasi jaga.id yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan Dana Desa, sehingga meminimalisir terjadinya penyimpangan.
“Dengan adanya aplikasi jaga.id, masyarakat dapat memantau secara langsung penggunaan Dana Desa di desanya masing-masing. Hal ini tentunya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa,” ujar salah satu peserta rapat.
Revitalisasi Tugas Pendamping
Selain itu, rapat juga membahas revitalisasi tugas pendampingan yang akan dilakukan oleh TAPM. Dengan adanya revitalisasi ini, diharapkan kualitas pendampingan di desa dapat ditingkatkan. “Pendamping desa tidak hanya sekedar memberikan bantuan teknis, tetapi juga harus menjadi fasilitator bagi masyarakat dalam mengelola pembangunan desanya,” ungkap salah seorang narasumber.
Pembagian Tugas dan Evaluasi Kinerja
Salah satu hasil penting dari rapat koordinasi ini adalah pembagian wilayah kerja dan penunjukan PIC baru di lingkungan TAPM. Pembagian tugas yang jelas diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pendampingan.
Selain itu, para peserta juga melakukan evaluasi terhadap capaian penyaluran Dana Desa di masing-masing desa. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan mencari solusi yang tepat.
Melalui rapat koordinasi ini, TPP Kabupaten Jember menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang lebih baik dan berpihak pada masyarakat. Dengan sinergi antara pemerintah, TPP, dan masyarakat, diharapkan pembangunan desa di Kabupaten Jember dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
[Tim desamerdeka.id Jember]
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.