Kayuagung, Ogan Komering Ilir [DESA MERDEKA] – Sebuah ironi pembangunan mencolok terlihat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Dana fantastis sebesar Rp6 miliar telah digelontorkan untuk membangun sebuah food court atau pujasera megah di kawasan taman segitiga emas Kayuagung. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) melalui dua tahap anggaran APBD sejak tahun 2021 dan 2022 ini, sayangnya, berakhir dengan kondisi bangunan yang terbengkalai dan tak kunjung difungsikan.
Tahap pertama pembangunan pada tahun 2021 menelan anggaran Rp3.932.500.000, diikuti tahap kedua pada tahun 2022 dengan kucuran dana APBD sebesar Rp2.187.857.152. Padahal, keberadaan taman segitiga emas telah menjadi pusat aktivitas perekonomian masyarakat, terutama pada hari-hari tertentu. Namun, bangunan pujasera yang diharapkan dapat menampung dan memberdayakan pedagang lokal ini justru dibiarkan mangkrak.
Kontras dengan proyek miliaran yang terbengkalai, kondisi memprihatinkan justru dialami oleh Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Mulya Jaya di Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi. Sekolah yang mengalami kerusakan parah ini belum tersentuh perbaikan dari pemerintah daerah. Mirisnya, kepedulian justru datang dari Komando Distrik Militer (Kodim) OKI yang berencana membantu perbaikan sekolah tersebut.
“Saya pribadi merasa prihatin dengan kondisi sekolah yang mengalami kerusakan, sehingga proses belajar mengajar menjadi tidak efektif karena harus menggabungkan dua kelas menjadi satu ruangan,” ujar Kasdim saat meninjau langsung kondisi sekolah. Kecamatan Jejawi sendiri merupakan tanah kelahiran Bupati OKI dua periode, H Iskandar, SE, yang mengusung program pembangunan dimulai dari desa.
Sekretaris Dinas Pendidikan OKI, Purnomo, menyampaikan terima kasih atas informasi mengenai sekolah rusak tersebut dan berjanji akan menindaklanjutinya, meskipun menyatakan bahwa masalah teknis perbaikan berada di luar kewenangannya.
Ketua Pusat Kajian Strategis Daerah (Pukad) Kabupaten OKI, Nurmu’in MSi, menyayangkan ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten OKI dalam mengoptimalkan bangunan pujasera yang telah dibangun dengan biaya besar tersebut. “Ini aneh. Terkesan pemerintah hanya mampu menciptakan proyek, namun manfaatnya bagi masyarakat menjadi prioritas kedua,” ungkapnya. Ia menilai pembangunan pujasera ini sia-sia jika tidak memberikan manfaat bagi masyarakat dan pedagang, serta mendesak dinas terkait untuk segera memanfaatkan proyek miliaran tersebut.
Terjadi kebingungan antar dinas terkait pengelolaan pujasera ini. Kepala Dinas PRKP menyatakan pengelolaan telah diserahkan ke Dinas Perdagangan, namun dibantah oleh Kabid Dinas Perdagangan yang justru menyebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pihak yang bertanggung jawab karena konsepnya untuk kuliner.
Pantauan di lapangan menunjukkan bangunan pujasera berkonsep perahu kajang dengan 18 kios terlihat kotor dan tidak terawat. Atap terpal terlihat lusuh, instalasi listrik berantakan, dan sebagian lampu pecah, menyebabkan kondisi gelap pada malam hari. Ironi pembangunan ini menjadi sorotan tajam di tengah kebutuhan infrastruktur pendidikan yang mendesak di wilayah yang sama. (SMSI OKI)
Joni Karbot, S.Th.I
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.