Protes Aspal Fiktif, Kepala Kampung Pesayan Boikot Musrenbang 2026

Sambaliung, Berau, Kalimantan Timur [DESA MERDEKA] – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Sambaliung pada Sabtu (7/2/2026) mendadak jadi sorotan bukan karena usulannya, melainkan karena kursi kosong Kepala Kampung Pesayan. Rahmansyah, sang pemimpin kampung, memilih “mogok” hadir sebagai bentuk protes keras atas janji manis aspal jalan senilai Rp9,5 miliar yang hingga kini hanya menjadi angan-angan.

Aksi boikot ini dipicu oleh kekecewaan mendalam terhadap realisasi pembangunan tahun 2025 yang dinilai fiktif. Rahmansyah merasa forum resmi tersebut tak lebih dari sekadar seremoni tanpa hasil nyata jika komitmen yang telah disepakati sebelumnya terus-menerus diingkari.

“Kalau dari awal tidak disampaikan soal besaran anggaran dan kepastian tahun realisasi, mungkin saya tidak terlalu kecewa. Nyatanya, di forum resmi tahun lalu dijanjikan Rp9,5 miliar, tapi sampai sekarang tidak ada realisasi,” tegas Rahmansyah, Senin (9/2/2026).

Janji Sejak Era Almarhum Muharram
Akar persoalan ini sebenarnya sudah menahun. Usulan pengaspalan jalan pemukiman di Kampung Pesayan telah diperjuangkan sejak tahun 2018, tepatnya di era kepemimpinan almarhum Bupati Muharram. Harapan sempat membumbung tinggi pada Musrenbang 2025 ketika perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menyatakan bahwa proyek tersebut masuk dalam perencanaan prioritas.

Namun, memasuki tahun 2026, janji tersebut menguap begitu saja. Aksi tutup telinga dari instansi terkait memperburuk keadaan. Rahmansyah mengaku telah berulang kali mencoba mengklarifikasi masalah ini ke kantor DPUPR dan Bappeda, namun selalu gagal menemui pejabat berwenang dengan alasan staf yang sedang keluar.

Musrenbang: Solusi atau Sekadar Formalitas?
Ketidakhadiran Kepala Kampung Pesayan ini menjadi tamparan bagi efektivitas Musrenbang di Kabupaten Berau. Fenomena ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan dari tingkat bawah terhadap sistem perencanaan daerah. Bagi Rahmansyah, menghadiri Musrenbang tahun ini tanpa adanya kejelasan nasib usulan lama hanya akan menambah daftar panjang kekecewaan masyarakat kampungnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak DPUPR maupun Bappeda belum memberikan keterangan resmi terkait alasan hilangnya proyek pengaspalan Kampung Pesayan dari daftar realisasi anggaran tahun 2025.