Jember, Jawa Timur [DESA MERDEKA] – Birokrasi sering kali identik dengan prosedur kaku dan jarak yang lebar antara atasan dan bawahan. Namun, Pemerintah Kecamatan Ledokombo punya resep berbeda untuk mencairkan suasana tersebut. Melalui inovasi bertajuk Selasa Silaturahmi Pemerintah Desa (SERASA), jajaran kecamatan turun gunung untuk “ngantor” sekaligus berdialog santai di Desa Sumberanget, Selasa (3/2/2026).
Program ini bukan sekadar agenda seremoni. SERASA dirancang sebagai instrumen koordinasi yang memangkas formalitas meja kantor, sehingga aspirasi dari perangkat desa paling bawah bisa langsung didengar oleh pihak kecamatan tanpa hambatan birokrasi yang berbelit.
Camat Ledokombo menegaskan bahwa target utama program ini adalah membangun kedekatan emosional. “Melalui SERASA, kami ingin lebih dekat bukan hanya dengan Kepala Desa, melainkan kepada semua perangkat desa di Desa Sumberanget,” jelasnya dalam suasana penuh keakraban.
Ruang Dialog dan Evaluasi Lapangan
Dalam pertemuan tersebut, agenda tidak hanya diisi dengan jabat tangan, tetapi juga menjadi ruang evaluasi “jemput bola”. Beberapa poin krusial yang dibahas meliputi:
- Update Program Pemerintah: Sosialisasi kebijakan terbaru agar selaras hingga ke tingkat rukun tetangga.
- Evaluasi Pembangunan: Peninjauan progres fisik dan administrasi desa secara langsung.
- Isu Strategis Masyarakat: Pembahasan solusi atas permasalahan riil yang berkembang di tengah warga Sumberanget.
Kepala Desa Sumberanget mengapresiasi langkah ini sebagai bentuk perhatian nyata dari pihak kecamatan. Menurutnya, dialog terbuka dalam suasana informal justru lebih efektif dalam menyelesaikan sumbatan informasi yang selama ini sering terjadi.
Membangun Sinergi Berkelanjutan
Mendekatkan pusat kendali kecamatan ke wilayah desa diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan responsif. SERASA membuktikan bahwa komunikasi yang baik adalah pondasi utama dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.
Dengan sinergi yang makin kuat, diharapkan tidak ada lagi kebijakan yang salah sasaran hanya karena kurangnya komunikasi antara pemangku kebijakan di tingkat kecamatan dan pelaksana di tingkat desa.
Redaksi Desa Merdeka

















Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.