Jakarta [DESA MERDEKA] – Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai menciptakan persaingan tidak sehat antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Kamis (18/12/2025) di Universitas Paramadina Jakarta.
Ia menilai pernyataan Wamendiktisaintek, Stella Christie, terkait perluasan kuota PTN menunjukkan ketidakpahaman terhadap realitas sosial-ekonomi di lapangan.
Ketidakadilan Anggaran dan Persaingan “Potong Leher”
Prof. Didik menyoroti bahwa PTN saat ini menikmati dana ganda: anggaran besar dari negara (pajak rakyat) sekaligus kebebasan menarik dana masyarakat dengan menambah kuota mahasiswa secara masif. Praktik ini dianggap sebagai strategi “potong leher” yang mengancam eksistensi PTS, termasuk institusi bersejarah seperti milik NU, Muhammadiyah, dan yayasan daerah lainnya.
Kegagalan PTN di Kancah Global
Meski mendapatkan fasilitas melimpah selama lebih dari setengah abad, Prof. Didik menilai PTN masih gagal bersaing di level elite Asia maupun global dibandingkan universitas di Singapura dan Malaysia. Ia melihat birokrasi PTN cenderung membesar dan tidak efisien karena bergantung pada pendanaan yang tidak proporsional.
Solusi: Pemotongan Anggaran dan Skema Keadilan
Sebagai langkah perbaikan, Prof. Didik mengusulkan dua solusi mendasar:
* Redistribusi Fiskal: Memotong 50% anggaran negara untuk PTN dan mengalihkannya secara proporsional kepada PTS agar tercipta persaingan yang adil.
* Pembatasan Kuota Berbasis Keadilan: Jika anggaran tidak dipotong, PTN harus dibatasi kuotanya dengan fokus pada mahasiswa tidak mampu (biaya negara) dan skema subsidi silang yang ketat bagi mahasiswa mampu.
Penggiat Desa. Lakukan yang Perlu saja (Prioritas).
Kita Gak perlu memenangkan semua Pertempuran.
Tinggal di Padang Pariaman, Sumatera Barat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.