Opini [DESA MERDEKA] Kartini Handayani, – Anggota PPK Kecamatan Kemiri Purworejo
Di balik bilik suara pemilu, ada perputaran uang jumbo yang diam-diam menguras pasar modal dan menyasar masyarakat desa. Alih-alih menjadi pesta demokrasi yang murni, sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia justru membuka keran politik uang di desa dengan memanfaatkan budaya lokal masyarakat akar rumput.
Riset lapangan CNBC Indonesia bahkan mencatat ada sekitar Rp 550 triliun dana yang keluar dari pasar saham pada tiga periode bearish (tren penurunan harga saham) menjelang Pemilu 2024. Dana jumbo tersebut diduga kuat merupakan “duit panas” para politisi yang mencairkan aset investasi mereka demi membiayai ongkos kontestasi politik yang ugal-ugalan.
Mirisnya, Muhammad Ma’ruf (Head of CNBC Indonesia Research) mengungkapkan bahwa 80 persen modal politik ini disokong oleh para cukong atau penyandang dana pribadi, bukan untuk operasional penyelenggaraan pemilu oleh negara.
Sengitnya Rivalitas Internal Partai
Mengapa ongkos politik di Indonesia begitu mahal? Jawabannya ada pada regulasi. Sistem pemilu kita mewajibkan partai politik sebagai pintu tunggal pencalonan, gabung dengan sistem proporsional terbuka di mana calon legislatif (caleg) yang meraih suara terbanyaklah yang berhak duduk di kursi parlemen.
Aturan ini menciptakan medan perang baru. Caleg tidak hanya bertarung melawan partai musuh, tetapi juga harus saling sikut dengan rekan separtai di daerah pemilihan yang sama. Akibatnya, mesin kampanye dikendalikan secara personal dan mandiri, yang secara otomatis melipatgandakan potensi terjadinya politik uang di desa.
Partai politik pun terjebak dalam dilema yang akut. Demi lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold), mereka kerap mengesampingkan fungsi kaderisasi dan pendidikan politik. Parpol cenderung berburu caleg bermodal tebal yang dinilai instan dalam mendongkrak perolehan suara partai.
Eksploitasi Budaya Ewuh Pekewuh Warga Desa
Praktik culas ini menemukan celah subur di wilayah pedesaan. Guru Besar Fakultas Hukum Unidha Malang, Prof. Widodo, mendefinisikan politik uang sebagai istilah sosiologis terkait penggunaan materi secara ilegal untuk memengaruhi pilihan pemilih demi memenangkan kontestasi.
Di tingkat akar rumput, para tim sukses caleg memanfaatkan karakter “wong ndeso” yang tidak ambil pusing dengan visi-misi rumit. Budaya Jawa yang sarat akan nilai timbal balik serta rasa ewuh pekewuh (sungkan) yang tinggi dipelintir menjadi senjata pelunak. Pemberian uang atau barang yang dibungkus dengan narasi “terima kasih atas doa restu” kini bergeser menjadi sebuah tuntutan transaksional yang terorganisasi.
Kondisi sosiologis ini diperparah oleh minimnya literasi politik yang sengaja dibiarkan. Warga desa kini justru terbiasa menanti tim sukses membagikan amplop, bahkan menjadikannya bahan pameran antartetangga tanpa ada rasa bersalah.
Hingga saat ini, regulasi dana kampanye di Indonesia baru sebatas membatasi nominal maksimal sumbangan yang diterima oleh institusi partai politik. Padahal, pergerakan uang di lapangan sepenuhnya dikendalikan oleh kantong pribadi masing-masing caleg.
Selama celah aturan ini tidak segera dibenahi lewat regulasi khusus yang menjerat praktik pembelian suara secara personal, kedewasaan demokrasi di level desa akan selalu kerdil dan terintervensi oleh bayang-bayang investasi politik imbal balik.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.