Jakarta [DESA MERDEKA] – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat berencana menerbitkan sukuk daerah sebagai instrumen pembiayaan berbasis syariah. Langkah ini diambil untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah sekaligus memperkuat fondasi pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, bersama jajarannya telah berkoordinasi langsung dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI di Jakarta pada Kamis (4/9/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan proses penerbitan sukuk berjalan sesuai regulasi dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kehadiran Gubernur Mahyeldi disambut langsung oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani.
“Kami ingin langkah yang diambil ini tidak hanya patuh pada aturan, tetapi juga membawa keberkahan bagi daerah. Sukuk ini diharapkan menjadi solusi atas tantangan fiskal, sekaligus memperkuat peran Bank Nagari sebagai Bank Pembangunan Daerah dalam menopang pembangunan di Sumbar,” jelas Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, Pemprov Sumbar telah menyiapkan berbagai langkah awal. Di antaranya, membentuk tim khusus percepatan penerbitan sukuk daerah, menetapkan calon Debt Management Unit (DMU), dan mengikuti pelatihan DMU yang difasilitasi oleh Kemenko Perekonomian. Dana yang diperoleh dari sukuk nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, gedung perkantoran, dan pengembangan rumah sakit daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Payung Hukum dan Dukungan Pusat
Mahyeldi menambahkan bahwa dasar hukum untuk penerbitan sukuk sebenarnya sudah ada. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 10 Tahun 2024 memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi atau sukuk. Meskipun demikian, sinkronisasi aturan teknis tetap diperlukan agar implementasinya berjalan lancar.
Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani, menyambut baik inisiatif Pemprov Sumbar ini. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat rujukan bagi negara-negara Muslim lain dalam pengembangan keuangan syariah jika mampu membangun sistem yang tepat dan efisien.
“Masalah teknis akan kita tindak lanjuti dalam pertemuan berikutnya bersama OJK, perbankan, dan pasar modal. Melalui sinergi ini, kami harap sukuk daerah dapat berkembang secara optimal,” ujar Askolani.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mahyeldi didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Adib Alfikri; Asisten Administrasi Umum, Medi Iswandi; Kepala BPKAD, Rosail Akhyari; Kepala Bapenda, Syefdinon; Kepala Biro Perekonomian, Kuartini Deti Putri; Kepala Badan Penghubung Sumbar, serta Direktur Utama Bank Nagari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.