Menu

Mode Gelap
Pj Bupati Banyuasin Koordinasi Langkah Strategis Penguatan Implementasi SAKIP Untuk Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Desa Sulut Meninggal Dunia, BPJAMSOSTEK Serahkan Santunan Program Jaksa Garda Desa, Jadikan Gampong Sukaraja Contoh Pengelolaan Dana Desa Rp 7,5 Miliar Tambahan DD Untuk 65 Desa di Konawe Selatan Muhammadiyah Purbalingga :Kolaborasi Multipihak Wujudkan Zero Waste

DESA · 13 Sep 2023 10:43 WIB ·

PBI Gerbangmassa Advokasi Badan Hukum BUM Desa di Pengkol


 PBI Gerbangmassa advokasi badan hukum BUM Desa di Desa Pengkol, Tanon Perbesar

PBI Gerbangmassa advokasi badan hukum BUM Desa di Desa Pengkol, Tanon

Sragen (DESA MERDEKA) : PBI Gerbangmassa melakukan advokasi terkait pentingnya Badan Hukum bagi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen pada Selasa (11/9).

“Advokasi dilakukan dengan sasaran utama kepala desa beserta perangkat desa Pengkol. Hal itu dilakukan karena mereka adalah ujung tombak dari terbitnya badan hukum bagi BUM Desa.” Jelas Sigit Wahyudi, Wakil Ketua II PBI Gerbangmassa kepada desamerdeka.id.

Sigit menambahkan, dengan keluarnya sertifikat badan hukum BUM Desa, BUM Desa bisa melakukan usaha keluar wilayah dan kemudahan lainnya. BUM Desa merupakan salah satu entitas berbadan hukum sesuai amanah dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam pelaksanaan terkait Badan Hukum, telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa.

Sangat disayangkan bila kesempatan yang telah diberikan kepada BUM Desa tidak ditangkap oleh desa. Peran kepala desa beserta perangkat desa sangat dibutuhkan. Karena yang harus mendaftarkan badan hukum BUM Desa adalah mereka. Seperti yang tercantum dalam Permendesa Nomor 3 tahun 2021.

Kepala Desa Pengkol, Haryono menyambut baik kedatangan PBI Gerbangmassa. “Setelah pertemuan dan diskusi dengan PBI Gerbangmassa, kami akan segera mengurus administrasi badan hukum BUM Desa.” Jelasnya.

Sigit menjelaskan kalau PBI Gerbangmassa siap untuk mendampingi Desa Pengkol dalam mengurus badan hukum BUM Desa. Regulasi lanjutan juga telah diterbitkan oleh Menteri Desa melalui Permendesa Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. Melalui hal tersebut, maka regulasi mengenai BUM Desa sudah cukup lengkap membuka peluang lebar bagi BUM Desa untuk memperluas jenis usahanya dan mengangkat potensi produk unggulan desa. (rl/a)

Artikel ini telah dibaca 24 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Pemdes Pandansari Klarifikasi Pemberitaan Media Terkait Pembangunan Wisata Yang Tidak Sesuai Fakta

6 Juni 2024 - 11:21 WIB

Jalani UKK di DPP PKB, K.H Syaepudin Asy Syadizly Yakin Dapat Rekomendasi

30 Mei 2024 - 23:40 WIB

Kades Karang Jaya Serahkan Sertifikat Program PTSL Kepada Warga Secara Gratis

16 Mei 2024 - 09:06 WIB

Pengurusan Adminduk cukup liwat loket desa semua bisa beres kecuali rekam KTP dan cetak KIA

27 Maret 2024 - 22:18 WIB

Antrian warga yang rekam ikd

BUM DESA BERSAMA LKD KABUATEN LAMPUNG TIMUR, WUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI STANDAR

24 Februari 2024 - 16:56 WIB

PONDOK PESANTREN HASYIM ASY’ARI JEPARA JADI LOKUS PELATIHAN MUJAHID PEMBANGUNAN DESA

28 Januari 2024 - 12:45 WIB

Trending di DESA