Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Pendidikan berkualitas itu mahal. Namun, mematok target tinggi tanpa modal logistik jauh lebih mahal tarifnya bagi masa depan daerah.
Mari bicara data resmi pemerintah.
Berdasarkan dokumen Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik¹, Sumatera Barat ditopang oleh 12 wilayah kabupaten dan 7 wilayah kota. Di sinilah letak jebakan angka makro bermula. Secara agregat, kantong terbesar generasi muda usia sekolah justru berakar kuat di wilayah kabupaten alias perdesaan. Lebih dari 70 persen populasi anak sekolah Sumbar menggantungkan masa depannya di sana.
Logika matematikanya sederhana. Jika Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ingin mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara makro, intervensi terbesar wajib mendarat di wilayah kabupaten.
Kota hanyalah penyumbang kecil.
Namun, realitas di lapangan justru merekam potret yang terbalik. Terjadi polarisasi fasilitas yang ekstrem. Sekolah-sekolah di wilayah kota berderet rapat, mudah dijangkau, dan kaya fasilitas. Sebaliknya, sekolah kabupaten tersebar di wilayah geografis yang luas, terisolasi, dan kerap dikepung infrastruktur yang rusak.
Di tengah ketimpangan ini, pemerintah justru menuntut pengawas sekolah menjadi pahlawan super.
Melalui berbagai Bimbingan Teknis (Bimtek), para pengawas dijejali materi kompetensi. Mereka didorong untuk menginspirasi, menggerakkan, dan mengawal transformasi mutu menuju Indonesia Emas 2045. Narasi yang dibangun sangat megah.
Sialnya, kompetensi tidak bisa dipakai untuk membeli bensin.
Jeritan dari ruang kelas perdesaan akhirnya bocor ke permukaan. Para pengawas sekolah di lapangan mengeluhkan minimnya alokasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)². Ketika akses jalan di Kabupaten Agam amblas, mereka harus memutar jalan lebih jauh dengan biaya mandiri³.
Ini ironis.
Bagaimana mungkin pengawas bisa mengawal mutu jika untuk datang melihat sekolah binaan saja mereka harus tombok? Memantau lewat Zoom Meeting hanyalah pelarian semu. Monitor digital tidak akan pernah bisa merekam atap sekolah yang bocor atau ruang kelas yang kekurangan guru.
Menuntut mutu tanpa modal operasional adalah bentuk pembiaran birokrasi.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, yang memegang ketok palu fungsi anggaran (budgeting) di APBD⁴ kini diuji. Peningkatan kompetensi pengawas lewat Bimtek akan menjadi investasi yang mubazir jika tidak dibarengi dengan reformasi logistik yang nyata.
Kebijakan pendidikan tidak boleh hanya berakhir menjadi pemanis di atas kertas rancangan kerja pemerintah. Tanpa peluru anggaran yang konkret untuk menjangkau wilayah kabupaten, target Indonesia Emas di Sumatera Barat hanya akan menjadi menara gading yang indah dipandang dari pusat kota, namun rapuh dan keropos di tingkat tapak.
Catatan Kaki (Footnotes)
¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2026 (Padang: BPS Sumbar, 2026), hal. 112-115. Data agregat menunjukkan populasi usia sekolah (7-18 tahun) terkonsentrasi di 12 wilayah kabupaten dengan persentase mencapai 73,4% dari total komparasi provinsi.
² Titi Hidayani A. (Pengawas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Sumbar), dalam wawancara pada kegiatan Bimbingan Teknis Pengawas Sekolah Hebat di Padang, 3 November 2026.
³ Ibid., Titi menyoroti wilayah kerjanya yang meliputi Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Agam, di mana kendala geografis fisik seperti jalan amblas berimplikasi langsung pada pembengkakan biaya logistik pribadi akibat minimnya peluru SPPD.
⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 96 yang mengatur tiga fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yaitu legislasi, anggaran (budgeting), dan pengawasan.
Daftar Pustaka (References)
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2026). Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2026. Padang: BPS Provinsi Sumatera Barat. Diakses dari bps.go.id.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta: Sekretariat Negara.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.