Pangkalpinang Kejar Mandiri Ekonomi Lewat BUMD dan Industri

Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung [DESA MERDEKA] – Pemerintah Kota Pangkalpinang tancap gas memperkuat kemandirian ekonomi melalui penguatan otonomi daerah. Dalam “Rembuk dan Bincang Otonomi Daerah” bersama Kemendagri, Rabu (1/4/2026), Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna mengungkap ambisi besar: mengelola kawasan industri melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Langkah ini dipandang sebagai strategi out of the box untuk melepaskan diri dari ketergantungan anggaran pusat. Saat ini, proses perizinan di tingkat Direktorat Jenderal BUMN dilaporkan telah mencapai 60 persen. Jika terealisasi, BUMD akan menjadi motor penggerak utama yang mengonversi potensi lokal menjadi pendapatan daerah yang nyata bagi masyarakat.

Sinergi Pusat-Daerah yang Belum Tuntas
Meski semangat kemandirian berkobar, Pangkalpinang masih menghadapi hambatan birokrasi di level pusat. Salah satunya adalah usulan status kepulauan kepada Badan Informasi Geospasial yang diajukan sejak 2024 namun belum mendapat respons. Hal ini krusial bagi kepastian tata ruang dan pengembangan wilayah kepulauan Bangka Belitung.

“Harapannya, apa yang kita usulkan segera direspons pusat agar keberlanjutan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Dessy di Smart Room Center (SRC) Gedung Wali Kota.

Evaluasi Lima Bulan Kepemimpinan
Mengingat masa jabatan yang baru berjalan lima bulan, Pemkot Pangkalpinang juga berencana menggelar diklat khusus bagi pimpinan daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan aparatur pemerintah memiliki kompetensi yang selaras dengan target pembangunan tepat sasaran.

Terkait beban fiskal, kondisi Transfer ke Daerah (TKD) dan belanja pegawai di Pangkalpinang tercatat masih relatif sama dengan daerah lain di Indonesia. Fokus ke depan adalah bagaimana mengoptimalkan dana yang ada untuk mendukung program yang memiliki manfaat langsung bagi warga, terutama di sektor industri dan layanan publik.

Rozi

“Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban undang-undang, melainkan instrumen penting untuk memenuhi hak masyarakat dan membangun kepercayaan publik.”

Pangkal Pinang