Mataram, Nusa Tenggara Barat [DESA MERDEKA] – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajukan rencana strategis untuk keberlanjutan program Pelopor Desa Demokrasi kepada Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Usulan penting ini disampaikan saat penyerahan sisa dana hibah Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB di Kantor Gubernur NTB, pada Rabu (9/4/2025).
Ketua KPU NTB, Khuwailid, menjelaskan bahwa program Pelopor Desa Demokrasi memiliki peran krusial dalam membangun fondasi kualitas demokrasi masyarakat mulai dari tingkat desa. Inisiatif ini telah diimplementasikan di 15 desa yang tersebar di 9 kabupaten/kota selama penyelenggaraan Pilgub NTB 2024.
“Kami sangat berharap program ini tidak hanya berhenti, tetapi dapat terus berjalan dan bahkan dikembangkan lebih luas lagi dengan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi NTB, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta berbagai pihak terkait lainnya. Esensi demokrasi tidak hanya terletak pada pelaksanaan pemilihan, melainkan juga pada pembentukan budaya berdemokrasi yang kuat di tengah masyarakat,” tegas Khuwailid.
Menanggapi usulan tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menunjukkan komitmen kuatnya untuk mendukung keberlanjutan program yang dinilai strategis ini.
“Sudah saatnya kita mulai merancang langkah-langkah untuk lima tahun ke depan, agar penyelenggaraan demokrasi di tingkat desa dapat berjalan lebih baik. Pembelajaran dari pengalaman penyelenggaraan sebelumnya akan menjadi acuan penting dalam pengembangan program ini,” ujar Gubernur Iqbal.
Lebih lanjut, Gubernur Iqbal menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengkaji secara mendalam skema pendanaan serta potensi kolaborasi dengan berbagai pihak demi menyukseskan Program Pelopor Desa Demokrasi ini. “Kami akan mengevaluasi opsi pendanaan dan menjajaki kerjasama yang sinergis untuk memastikan program ini dapat berjalan secara berkelanjutan,” kata politisi dari Partai Gerindra tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Iqbal menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan KPU NTB dalam menyelenggarakan dua agenda demokrasi besar pada tahun 2024, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Menurutnya, kerjasama dan sinergitas yang telah terjalin antara KPU NTB dan pemerintah daerah harus terus dipertahankan dan diperkuat, baik selama tahapan pemilihan maupun di luar tahapan tersebut.
“Menjaga kesinambungan kerjasama yang baik antara KPU dan pemerintah daerah adalah kunci utama untuk mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas di masa yang akan datang,” pungkasnya.
Sebelumnya, Komisioner KPU NTB Agus Hilman menyampaikan bahwa pihaknya memiliki target ambisius untuk memperluas jangkauan program desa pelopor demokrasi. Setelah melatih 375 pemuda pelopor demokrasi dari 15 desa/kelurahan di 9 kabupaten/kota pada Pilkada serentak 2024, KPU NTB berencana untuk meningkatkan jumlah desa pelopor menjadi seribu lebih di seluruh NTB. Target awal pada tahun 2025 adalah mencanangkan seratus hingga dua ratus desa sebagai pelopor demokrasi, yang akan dilanjutkan secara bertahap pada tahun 2026 dan 2027. Dengan demikian, diharapkan pada masa pra-pemilihan sekitar tahun 2027, NTB telah memiliki jaringan pemuda desa yang siap menjadi penggerak demokrasi.
Inisiatif ini dianggap penting mengingat catatan partisipasi dan kesadaran berdemokrasi masyarakat pada Pilkada serentak 2024 yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Program Pelopor Desa Demokrasi tidak hanya fokus pada aspek partisipasi elektoral, tetapi juga pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pendidikan politik, potensi pelanggaran pemilu, dan berbagai aspek penting lainnya dalam sistem demokrasi.
“Program pemuda pelopor desa demokrasi ini akan mencakup pemahaman demokrasi secara komprehensif, tidak hanya terbatas pada demokrasi elektoral seperti Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah, tetapi juga aspek-aspek demokrasi lainnya secara keseluruhan,” jelas Hilman.
“Dan yang terpenting, program ini harus menjadi agenda bersama seluruh pihak di NTB,” tandasnya.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.