Menu ✖

Mode Gelap
Siasat Desa Paenre Lompoe Merajut Prioritas di Tengah Badai Efisiensi APBDes 2027: Strategi Desa Batang Kejar Target Desa Zero Stunting Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa

POLITIK · 31 Agu 2024 05:07 WIB ·

Strategi Bawaslu Sangihe Cegah Politik Uang di Desa


					Strategi Bawaslu Sangihe Cegah Politik Uang di Desa Perbesar

Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara [DESA MERDEKA] – Nasib arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe selama lima tahun ke depan justru berada di tangan 167 pengawas desa. Sebagai garda terdepan, mereka memikul beban berat untuk memastikan tidak ada manipulasi suara dan intimidasi yang mencederai hak politik warga di pelosok.

Menyadari besarnya risiko tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sangihe bergerak cepat mengumpulkan seluruh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (PKD). Mereka menjalani pelatihan intensif di Tahuna Beach Hotel pada Senin (26/08/2024). Langkah taktis ini diambil agar para pengawas lapangan tidak gamang saat berhadapan dengan konflik kepentingan di desa masing-masing.

“Setelah sebelumnya memperkuat jajaran kecamatan, kini giliran pengawas tingkat desa yang kami bekali keterampilan. Kami ingin mereka benar-benar siap dan paham cara mengatasi tantangan di lapangan,” ujar Ketua Bawaslu Sangihe, Edmo Dolongseda.

Desa sering kali menjadi medan tempur yang rawan dalam kontestasi politik. Oleh karena itu, fokus utama pelatihan ini adalah memperkuat mental dan pengetahuan regulasi para pengawas. Ada empat materi krusial yang ditanamkan kepada peserta demi mematangkan kesiapan mereka:

  • Bedah Regulasi: Pemahaman mendalam tentang aturan hukum Pilkada dan kode etik pengawas.
  • Deteksi Dini Pelanggaran: Strategi Bawaslu Sangihe cegah politik uang, serangan fajar, dan kampanye hitam di tingkat lokal.
  • Peta Penanganan Masalah: Prosedur baku pelaporan pelanggaran yang cepat, tepat, dan tetap menjaga netralitas.
  • Pemanfaatan Teknologi: Penguasaan aplikasi digital khusus untuk mempercepat pelaporan bukti kecurangan secara real-time.

Melalui penguatan kapasitas ini, pengawas desa tidak lagi sekadar menjadi penonton. Mereka dituntut aktif membangun sinergi dengan tokoh masyarakat dan aparat kampung. Netralitas dan ketegasan pengawas di tingkat terbawah menjadi kunci utama melahirkan pemimpin daerah yang bersih dan peduli pada kemajuan desa.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 59 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Gelombang Gen Z Guncang Benteng Petahana Desa Tamansari

20 September 2026 - 18:26 WIB

Peta Senyap di Karanghaur: Menakar Realitas Politik Panggung Desa

16 September 2026 - 16:15 WIB

Fraksi PDI Perjuangan-PKB Sampaikan Pandangan Umum terhadap Ranperda Perubahan APBD Sumbar 2026

15 September 2026 - 19:48 WIB

Saat Sirene Pemilu Padam, Advokasi Kaum Akar Rumput Menyala

30 Juli 2026 - 22:23 WIB

PDI-P Dorong Ronaldo Asury Maju Pilkada Malaka 2030

26 Juli 2026 - 14:23 WIB

Membangun Sumatra Barat dari Kekuatan Identitas Budaya Nagari

19 Juli 2026 - 21:50 WIB

Trending di POLITIK