Banjarnegara, Jawa Tengah [DESA MERDEKA] – Pemutaran film “Pesta Babi” di halaman Shankara Tani School, Banjarnegara, Minggu malam (24/5/2026), seketika berubah menjadi ruang gugatan atas ancaman agraria dan bencana ekologis desa. Sekitar 30 peserta yang hadir menangkap sinyal bahaya bahwa pola pengambilalihan tanah rakyat demi modal dan militerisme dalam film tersebut, kini sedang merayap nyata di bumi Banjarnegara. Kolaborasi tujuh organisasi lintas sektor—mulai dari komunitas literasi seperti Sekutu Buku dan Lumbung Literasi, hingga Serikat Petani Kalitlaga dan Aliansi BEM—menegaskan bahwa ruang hidup petani setempat sedang berada di ujung tanduk.
Skenario pahit itu diungkapkan langsung oleh Serikat Petani Kalitlaga, Awan. Ia membeberkan dua kasus konkret di depan forum: pembukaan lahan hutan di kawasan Gunung Rogojembangan, Wanayasa, yang mengabaikan suara masyarakat, serta rencana pembangunan batalion militer di Punggelan dan Wanadadi yang berisiko menggusur lahan pertanian produktif. Saat militer hadir dan tanah berpindah tangan, petani kecil dipaksa mundur tanpa banyak pilihan. Sahid dari Shankara Tani menambahkan bahwa perselingkuhan kepentingan kapital dan militerisme ini secara sistematis menciptakan konflik agraria yang polanya serupa di berbagai daerah di Indonesia.
Mirisnya, jerat konflik ini kian diperparah oleh tekanan ekonomi yang menjepit para petani di pedesaan. Rata-rata kepala keluarga petani di Banjarnegara kini hanya menguasai lahan sempit sekitar 0,5 hektar. Demi bertahan hidup, mereka terpaksa mendorong batas pertanian ke lereng-lereng curam Dataran Tinggi Dieng untuk menanam sayuran jangka pendek. Sayangnya, pilihan tanpa alternatif ini harus dibayar mahal oleh kerusakan alam.
Tanpa vegetasi kuat yang mampu menahan kontur tanah, erosi masif tak terhindarkan. Tanah dari lereng luruh ke hilir, membuat Kali Merawu melebar sekaligus mendangkal, hingga mengikis cor-coran fondasi jembatan di sepanjang aliran sungai. Puncaknya, endapan lumpur ini bermuara di Bendungan Jenderal Sudirman. Jika sedimentasi bendungan dibiarkan tanpa pemulihan serius, potensi jebolnya bendungan akan memicu bencana banjir regional yang siap menyapu wilayah Banjarnegara barat, Banyumas, Purbalingga, hingga Cilacap.
Melihat kerusakan yang masif, Aris dari Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) Banyumas Raya memberikan pandangan tajam dari sudut pandang fiqih agraria. Menurutnya, dalam hukum Islam, bumi adalah amanah yang wajib dijaga. Merusak alam secara sengaja demi keuntungan segelintir pihak merupakan pelanggaran nyata terhadap syariat. Melalui pemikiran ini, perjuangan mempertahankan tanah dan lingkungan hidup bukan lagi sekadar urusan hak ekonomi, melainkan sebuah pertanggungjawaban moral dan keagamaan yang mutlak dipegang oleh setiap manusia.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.