Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Jalan berlumpur di kaki Gunung Talu, Pasaman Barat, subuh itu terasa lebih dingin dari biasanya. Mesin tua sepeda motor bebek milik seorang guru honorer menderu, berjuang melewati sisa longsoran semalam. Rantainya berderit, sama nyaringnya dengan kecemasan di kepala sang pengendara. Di ujung jalan sana, ratusan kilometer dari gemerlap ruang sidang Jakarta, ratusan anak-anak desa menunggu di balik dinding papan sekolah negeri yang mulai lapuk.
Di atas kertas, negara sedang bermimpi besar tentang Indonesia Emas 2045. Manusia unggul, digitalisasi, dan penguasaan IPTEK menjadi mantra yang rapel diucapkan di mimbar-mimbar formal. Namun, mari tengok ke bumi nyata Sumatera Barat. Sebanyak 952 guru honorer yang mengajar di tingkat SMA, SMK, dan SLB sedang terkatung-katung nasibnya. Mereka dikunci dalam kode teknis yang dingin: R4 dan R5.
R4 artinya mereka aktif mengajar, terdata di Dapodik, tetapi nama mereka gaib di database resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN). R5 adalah para lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang memegang sertifikat keahlian, tetapi pintunya tetap terkunci.
“Bagi kami, persoalan status ini bukan sekadar urusan administrasi kertas. Di baliknya ada harapan tentang kelangsungan masa depan pekerjaan, kepastian penghasilan dapur, serta bagaimana negara menghargai sisa-sisa pengabdian yang sudah kami berikan untuk dunia pendidikan,” cetus perwakilan forum guru saat mengadukan nasib ke DPRD.
Pengabdian bertahun-tahun di ujung kabupaten seolah lenyap oleh kaku-nya kode algoritma Jakarta.
“Kami sudah merampungkan seluruh tahapan seleksi, tapi peluang kami terombang-ambing di luar usulan. Ini yang terus kami pertanyakan dan tuntut keadilannya kepada Pemerintah Sumatera Barat. Jangan sampai kami yang mengajar di pelosok ini justru terasing dari hukum,” tambah Afrizal, menyuarakan jeritan kolektif 952 rekannya.
Wilayah kabupaten adalah benteng pertahanan terakhir sekolah negeri di Indonesia. Statistik menunjukkan lebih dari 70 persen sekolah menengah di Sumatera Barat terkonsentrasi di wilayah kabupaten seperti Agam, Pesisir Selatan, hingga Solok. Di sana, sekolah swasta elit tidak tumbuh. Jika sekolah negeri roboh karena kekurangan guru, maka tamat pula riwayat literasi anak-anak petani dan nelayan.
Ironinya, guru-guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) perlahan tapi pasti bermigrasi ke wilayah perkotaan, mencari kenyamanan akses dan fasilitas yang lebih manusiawi. Pelosok desa pun ditinggalkan. Kekosongan masif itu akhirnya ditambal oleh para guru honorer lokal. Pemuda-pemuda daerah yang bersedia dibayar Rp300 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan demi menjaga agar kelas-kelas di kampung halaman mereka tidak kosong.
Uang satu setengah juta rupiah di kota mungkin hanya cukup untuk biaya nongkrong akhir pekan. Di kabupaten, uang itu harus dibagi dua dengan urusan nyawa. Data BPS Sumatera Barat mencatat ada ratusan kilometer jalan provinsi yang rusak berat dan sedang. Di Pasaman Barat saja, 91,48 kilometer jalan layaknya kubangan lumpur saat musim hujan tiba.
Guru honorer harus menyisihkan 20 hingga 40 persen pendapatan mereka hanya untuk membeli bensin. Tidak jarang, ongkos motor ke sekolah lebih besar pasak daripada tiang. Jika motor ditarik leasing karena cicilan menunggak, jalan kaki berkilo-kilometer menjadi satu-satunya pilihan, seperti yang dialami oleh Hamdani di Pesisir Selatan.
Pemerintah pusat mengklaim telah menyiapkan penawar bernama Tunjangan Khusus Guru (TKG) dengan anggaran Rp706 menilai dari APBN. Namun, keadilan itu bersyarat ketat. Untuk mendapatkan dana flat dua juta rupiah tersebut, sebuah desa harus terstempel sebagai “Desa Sangat Tertinggal” dalam Indeks Desa Membangun (IDM) Kemendesa PDTT. Kuotanya pun mini, hanya menyasar 28.892 guru non-ASN di seluruh penjuru Nusantara. Akibatnya, validasi di sistem Info GTK berubah menjadi arena kelaparan digital. Guru R4 dan R5 yang tidak memiliki “orang dalam” di database BKN otomatis terlempar keluar dari antrean.
Akibatnya, kabupaten tidak mampu membuka formasi PPPK Penuh Waktu dalam jumlah besar untuk menyerap seluruh guru R4/R5 mereka.
Pemerintah daerah terjebak dalam ruang fiskal yang sempit.
“Saat ini pemerintah daerah belum mampu menggaji seluruhnya secara langsung karena keterbatasan anggaran APBD Sumbar. Jika APBD meningkat, kami akan berupaya. Namun untuk saat ini, persoalan regulasi dan sisa formasi ini harus kami bawa bersama-sama ke pemerintah pusat,” aku pihak perwakilan pemerintah daerah jujur di hadapan para guru.
Sebuah pengakuan yang menegaskan bahwa lingkaran setan kemiskinan anggaran di tingkat kabupaten secara langsung mengorbankan masa depan ruang kelas anak-anak desa.
Sekarang, bom waktu itu sedang berdetik kencang. Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 dengan tegas mengamanatkan bahwa per 31 Desember 2026, status pegawai honorer harus dihapus total dari bumi Indonesia. Solusi transisi yang ditawarkan pusat adalah skema “PPPK Paruh Waktu”.
Sebuah konsep yang langsung dihujani kritik tajam oleh serikat guru nasional seperti FSGI. Bagaimana mungkin seorang guru mendidik moral dan memeriksa tugas siswa secara paruh waktu? Mengajar bukan profesi part-time layaknya pramusaji kedai kopi.
Ketakutan massal ini memicu riak gerakan yang seragam dari Sabang sampai Merauke. Pola pergerakannya persis sama seperti yang terjadi di Ruang Fraksi DPRD Sumatera Barat. Ribuan guru honorer di Sukabumi, Bangka Belitung, hingga Dompu berbondong-bondong menggeruduk gedung wakil rakyat mereka. Mereka menuntut satu hal yang konkret: pengangkatan PPPK Penuh Waktu melalui intervensi APBD daerah atau desakan politik ke Kemenpan-RB. Daerah-daerah ini lelah digantung oleh janji manis kuota pusat yang tidak pernah berpihak pada realitas geografi mereka.
Indonesia Emas 2045 tidak akan pernah lahir dari anak-anak desa yang gurunya sibuk memikirkan hutang beras esok hari. Menghukum para pendidik yang setia di garis depan geografis dengan regulasi administrasi yang kaku adalah bentuk kenaifan struktural. Selama ketimpangan kesejahteraan ini dibiarkan membusuk di wilayah kabupaten, maka jargon kemajuan bangsa hanyalah dongeng pengantar tidur bagi ratusan ribu anak-anak desa Nusantara yang hak belajarnya sedang digadaikan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.