MBG Sumbar Dipercepat, Gubernur Mahyeldi Minta Dapur Disuplai Desa

Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) berkomitmen penuh terhadap percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif strategis nasional untuk pemenuhan gizi anak dan ibu hamil. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menekankan bahwa program ini bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga motor penggerak ekonomi riil di tingkat nagari (desa).

Dalam pertemuan koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan MBG di Auditorium Gubernuran, Kamis (2/10/2025), Mahyeldi mengungkapkan potensi ekonomi besar dari program ini. Menurut perhitungannya, biaya produksi satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur per hari mencapai sekitar Rp45 juta. Jika dihitung 20 hari kerja per bulan, alokasi anggaran bisa mencapai Rp900 juta per bulan, atau setara Rp10,8 miliar per tahun.

“Jumlah itu jauh lebih besar dari alokasi anggaran nagari atau desa yang besarnya Rp1 miliar per nagari atau desa per tahun,” kata Mahyeldi.

Di Sumbar, satu dapur SPPG dirancang untuk melayani dua nagari. Bahkan, jika anggaran Rp10,8 miliar per tahun tersebut dibagi dua, yakni sekitar Rp5,4 miliar per tahun per nagari, nilainya tetap jauh melampaui alokasi dana desa tahunan. Potensi inilah yang ingin dioptimalkan Pemprov Sumbar.

Mahyeldi berharap besar agar ke depan, kebutuhan dapur MBG ini dapat disuplai dari produksi pangan masyarakat di masing-masing nagari. Sinergi antara program MBG dan produksi pangan lokal diyakini akan menciptakan pergerakan ekonomi yang lebih merata dan signifikan.

Tantangan dan Standarisasi Program
Saat ini, dari total 120 unit dapur MBG atau SPPG yang ditargetkan di Sumbar, baru 84 unit yang telah beroperasi. Mahyeldi mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memprioritaskan percepatan implementasi MBG.

Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi juga menyinggung insiden keracunan yang menimpa 86 siswa di Kabupaten Agam setelah mengonsumsi nasi goreng program MBG. Ia meminta Satgas SPPG Provinsi Sumbar segera melakukan identifikasi lapangan dan untuk sementara menghentikan operasional dapur yang bermasalah.

“Saya minta seluruh pihak terkait, segera melakukan tindakan cepat untuk penanganan setiap permasalahan yang terjadi di lapangan terkait MBG. Pastikan setiap anak mendapat makanan yang sesuai standar dan higienis,” tegas Mahyeldi.

Menurutnya, standarisasi harus menjadi perhatian utama bagi Bupati/Wali Kota maupun Satgas agar program MBG di Sumbar berjalan optimal, aman, dan tepat sasaran.

Sementara itu, Sekretaris Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG Sumbar, Iqbal Ramadipayana, menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi ajang koordinasi intensif untuk mempercepat dan menyempurnakan penyelenggaraan MBG. Hadir pula Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) wilayah Riau, Kepri, dan Sumbar, Syariwidya, sebagai narasumber, bersama Forkopimda, Bupati/Wali Kota, dan seluruh Satgas MBG se-Sumbar.