Marwah Karawang Terancam, AKPERSI Hadang Izin Operasional Holywings

Karawang, Jawa Barat [DESA MERDEKA] – Rencana ekspansi tempat hiburan malam Holywings ke Kabupaten Karawang memicu gelombang perlawanan. Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) secara resmi memasang badan untuk menghadang izin operasional klub malam tersebut demi menjaga jati diri Karawang yang religius dari gempuran investasi yang dianggap tidak beretika.

Ketua Divisi Hukum dan Advokasi AKPERSI, H. Saepul Ulum, SH., MH., menegaskan bahwa kehadiran Holywings di “Kota Pangkal Perjuangan” ini berpotensi merusak tatanan kearifan lokal. Menurutnya, izin usaha tidak boleh hanya sekadar mengejar angka ekonomi, tetapi wajib mempertimbangkan aspek moral dan ketertiban umum.

“Kami menilai keberadaan Holywings tidak sejalan dengan nilai-nilai religius dan budaya masyarakat Karawang. AKPERSI siap berada di garda terdepan mendukung aspirasi warga untuk menolak pendiriannya,” tegas Saepul Ulum pada Jumat (19/12/2025).

Bukan Anti-Investasi, Tapi Jaga Stabilitas
Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Karawang, Ferimaulana, memperingatkan Pemerintah Kabupaten Karawang agar tidak “tuli” terhadap suara publik. Ia meminta Bupati dan jajarannya untuk tidak menerbitkan izin dalam bentuk apa pun bagi Holywings. Ferimaulana menekankan bahwa sikap tegas ini bukan berarti masyarakat Karawang anti terhadap investasi masuk.

“Jangan sampai Karawang kehilangan jati diri sebagai daerah religius hanya karena kepentingan investasi yang mengabaikan nilai moral dan norma agama,” ujarnya. Baginya, menjaga stabilitas sosial jauh lebih berharga daripada profit yang menggerus budaya lokal.

Seruan Mengawal Kebijakan Daerah
AKPERSI kini mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, ormas, hingga pemuda, untuk bersatu mengawal kebijakan perizinan di Pemkab Karawang. Tekanan publik dianggap sebagai instrumen penting agar pemerintah daerah tidak silau oleh gemerlap investasi yang berisiko memicu gesekan sosial.

Bagi masyarakat Karawang, isu ini bukan sekadar tentang tempat hiburan, melainkan tentang mempertahankan marwah daerah yang selama ini dikenal memegang teguh norma adat. AKPERSI berkomitmen untuk terus memonitor pergerakan izin operasional ini agar kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berpihak pada kemaslahatan masyarakat luas, bukan segelintir pengusaha.