Lawan Kemiskinan, Mendes Yandri 'Todong' BNI Rapikan Keuangan BUMDes

Lawan Kemiskinan, Mendes Yandri ‘Todong’ BNI Rapikan Keuangan BUMDes

Jakarta [DESA MERDEKA] – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mengambil langkah berani dengan menggandeng Bank Negara Indonesia (BNI) untuk membedah masalah klasik di pedesaan: manajemen keuangan yang amburadul. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Desa Wisata tidak lagi “buta” literasi finansial agar mampu keluar dari jeratan kemiskinan.

Dalam audiensi di Graha BNI, Jakarta Pusat, Jumat (9/1/2026), Yandri menegaskan bahwa niat baik mengelola potensi desa sering kali kandas karena pengelola tidak paham cara menyusun laporan keuangan yang formal. Akibatnya, banyak BUMDes yang memiliki produk unggulan justru ditolak perbankan saat mengajukan modal (unbankable).

“Membangun dari desa berarti membenahi ekonomi dari bawah. Kita punya 12 Aksi Bangun Desa, mulai dari BUMDes hingga Desa Tematik. Namun, banyak yang sulit maju karena kendala manajerial bisnis dan keuangan. Di sinilah BNI harus masuk melakukan pendampingan masif,” ujar Yandri Susanto.

Menutup Celah Literasi Keuangan Desa
Fokus utama kerja sama ini bukan sekadar kucuran modal, melainkan transfer pengetahuan. Mendes Yandri menyoroti fenomena pengelola desa yang ahli dalam menciptakan produk atau layanan, namun gagal dalam mencatat arus kas (cash flow).

Melalui jaringan luas BNI, pemerintah ingin para pengelola desa dibimbing untuk:
Menyusun pembukuan yang tepat dan transparan.
Mengelola laporan keuangan sesuai standar perbankan.
Membuat proposal bisnis yang layak uji (feasible) di mata investor.

Langkah ini merupakan penerjemahan langsung dari Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto yang memprioritaskan pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan melalui desa.

BNI Siap Jadi Mentor Bisnis Desa
Merespons tuntutan tersebut, Wakil Direktur Utama Bank BNI, Alexandra Askandar, menyatakan komitmennya untuk menjadi mitra proaktif. BNI siap mengerahkan jaringannya di daerah untuk memberikan dukungan tambahan bagi desa-desa tertinggal.

“Kami siap mensuport dan proaktif. Apa pun dukungan tambahan yang dibutuhkan Kemendes PDT untuk program pemberdayaan ini, BNI berkomitmen penuh,” tegas Alexandra.

Dengan pendampingan ini, diharapkan BUMDes dan Desa Wisata di Indonesia tidak lagi hanya sekadar “papan nama”, tetapi berubah menjadi mesin ekonomi yang kredibel dan mampu mendongkrak kesejahteraan warga desa secara berkelanjutan.