Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Sumatera Barat tengah berada dalam situasi darurat distribusi kesehatan. Di balik kemajuan infrastruktur, sebanyak 743 dokter masih dibutuhkan untuk mengisi celah rasio ideal pelayanan medis. Ironisnya, di saat pusat kota mengalami penumpukan tenaga medis, fasilitas kesehatan di pelosok desa seperti Puskesmas Air Amo dan Puskesmas Bosua justru beroperasi tanpa kehadiran satu pun dokter.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, mengakui adanya ketimpangan ini. Dengan populasi 5,6 juta jiwa, Sumbar idealnya memiliki 5.640 dokter sesuai standar WHO. Namun, saat ini hanya tersedia 4.897 tenaga medis. Masalahnya bukan sekadar jumlah, melainkan sebaran yang “pincang” di mana akses kesehatan berkualitas masih menjadi barang mewah yang sulit dijangkau warga desa terpencil.
Puskesmas Kosong dan Nasib Warga Pelosok
Kekosongan dokter di wilayah seperti Sijunjung dan Kepulauan Mentawai menjadi potret kelam pembangunan daerah. Bagi warga Kepulauan Mentawai, mendatangkan dokter spesialis adalah perjuangan berat yang belum tentu membuahkan hasil. Kondisi ini menciptakan anomali: gedung Puskesmas berdiri, namun fungsinya lumpuh karena tidak adanya SDM yang kompeten untuk memberikan penanganan medis dasar.
Kesenjangan distribusi ini menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan di Sumbar belum menyentuh akar rumput. Selama dokter hanya menumpuk di wilayah perkotaan yang sudah mengalami saturasi, warga desa hanya akan terus menjadi penonton dalam statistik pembangunan kesehatan nasional.
Mencari Jalan Keluar Lewat Insentif dan Kolaborasi
Menanggapi krisis ini, Gubernur menyerukan “operasi besar” melalui kolaborasi lintas sektor antara IDI, FK Unand, dan pemerintah daerah. Salah satu strategi utama yang diusulkan adalah pemberian insentif khusus bagi dokter yang bersedia mengabdi di “zona merah” atau wilayah terpencil.
“Kita perlu mencari solusi bersama untuk mendorong pemerataan distribusi dokter ke seluruh pelosok,” tegas Mahyeldi. Tanpa penguatan kurikulum pengabdian dan jaminan kesejahteraan bagi tenaga medis di desa, transformasi sistem kesehatan Sumbar akan tetap pincang. Akses kesehatan harus merata, karena nyawa warga di pelosok desa sama berharganya dengan mereka yang tinggal di jantung kota.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.