Jakarta [DESA MERDEKA] – Di tengah gempuran sistem ekonomi yang kian menekan, kaum perempuan kelas pekerja kembali mencatatkan sejarah baru. Melalui Kongres Perempuan Indonesia 2026 yang digelar di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (18/1). Partai Buruh menegaskan bahwa perempuan bukan lagi sekadar pelengkap dalam demokrasi, melainkan motor perlawanan terhadap ketidakadilan struktural.
Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Kongres V Partai Buruh ini bukan sekadar panggung bagi para elite politik. Sebaliknya, kongres ini menjadi ruang dialektika bagi perempuan buruh, pekerja informal, aktivis, hingga akademisi untuk membedah realitas pahit yang mereka hadapi di lapangan.
Demokrasi yang Dinilai Masih “Memusuhi” Buruh
Salah satu poin krusial yang diangkat dalam kongres adalah kritik tajam terhadap tren kriminalisasi kelompok kritis. Jumisih, dalam pidatonya yang menggetarkan, menyoroti bagaimana anak muda dan aktivis perempuan sering kali menjadi sasaran pembungkaman saat memperjuangkan hak-haknya.
“Mereka yang dikriminalisasi hari ini adalah calon tenaga kerja. Mereka bagian dari kelas pekerja yang harus kita rangkul, bukan justru disingkirkan,” tegas Jumisih di hadapan ratusan peserta yang hadir secara luring maupun daring melalui platform Zoom.
Dari Kalimantan Utara hingga Peradaban Bangsa
Antusiasme gerakan ini terpancar dari kehadiran perwakilan daerah, termasuk pengurus Partai Buruh dari Kalimantan Utara seperti Getrin, Hamidah, dan Antung Isnaniah. Mereka membawa semangat yang sama: “Perempuan Kelas Pekerja Bangkit untuk Peradaban Bangsa.”
Bagi para peserta, pengalaman hidup perempuan pekerja adalah sumber pengetahuan yang lebih otentik daripada sekadar teori di atas kertas. Pengetahuan kolektif inilah yang dirajut menjadi kekuatan untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai “kolonialisme gaya baru”—sebuah sistem yang berlindung di balik fleksibilitas kerja semu namun praktiknya menghisap keringat buruh.
Visi Negara Sejahtera Tanpa Kompromi
Jika Kongres Perempuan 1928 lahir untuk melawan kolonialisme klasik, maka edisi 2026 ini hadir untuk menjawab tantangan eksploitasi pasar modern. Partai Buruh melalui sayap perempuannya menuntut pengakuan sebagai subjek utama pembangunan, bukan lagi sebagai korban kebijakan yang hanya berpihak pada pemilik modal.
Tujuannya jelas dan tanpa kompromi: mewujudkan negara sejahtera (welfare state) yang menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dari jantung Jakarta, pesan tegas dikirimkan kepada pemangku kebijakan: Perempuan adalah perlawanan, dan mereka siap menentukan arah masa depan bangsa.
Aktivis Buruh DesaMerdeka Kalimantan Utara
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.