Menu

Mode Gelap
Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa Sultan HB X: Desa Adalah Fondasi Budaya dan Ekonomi Bukan Seremoni, Desa Kambuno Rayakan Hari Desa dengan Aksi

POLITIK · 12 Feb 2026 11:08 WIB ·

Kolaborasi Unik: Buruh dan Adat Kaltara Kompak Minta Perkuat Polri


					Kolaborasi Unik: Buruh dan Adat Kaltara Kompak Minta Perkuat Polri Perbesar

Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara [DESA MERDEKA] Sebuah langkah strategis lahir dari pertemuan antara Partai Buruh dan DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Rabu (11/2/2026). Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini menghasilkan kesepakatan krusial untuk mendorong penguatan institusi Polri di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia sebagai upaya menjamin stabilitas sosial serta hak-hak pekerja.

Pertemuan di Tanjung Selor ini menjadi unik karena menggabungkan kekuatan buruh dengan kelompok masyarakat adat dan lembaga strategis. Isu utamanya bukan sekadar administrasi, melainkan desakan agar negara hadir lebih nyata melalui penambahan personel kepolisian yang signifikan di Bumi Benuanta.

Mengatasi Defisit Personel di Beranda Negara
Ketua Partai Buruh Kaltara, Joko Supriyadi, menyoroti ketimpangan jumlah personel Polri yang saat ini hanya berkisar 4.000 orang. Angka ini dinilai tidak ideal untuk mengawal wilayah Kaltara yang luas dan memiliki tantangan strategis sebagai beranda negara.

Dukungan penguatan ini datang dari berbagai elemen lintas sektor, di antaranya:

  • Barisan Pertahanan Adat Suku Asli Kalimantan (BAPASAK)
  • Tameng Adat Borneo (TAB) Kalimantan Utara
  • Lembaga Investasi Negara Provinsi Kaltara

Sinergi ini menegaskan bahwa keamanan bukan hanya kebutuhan militer, melainkan fondasi bagi perlindungan masyarakat adat, kepastian hukum bagi buruh, serta iklim investasi yang sehat. Tanpa institusi keamanan yang kuat, hak-hak rakyat di perbatasan rentan terabaikan.

Polri Harus Tetap di Bawah Komando Presiden
Dalam pernyataan sikap bersamanya, seluruh elemen yang hadir menyatakan dukungan penuh agar institusi Polri tetap berada langsung di bawah kendali Presiden Republik Indonesia. Langkah ini dinilai paling tepat secara konstitusional untuk menjaga stabilitas nasional dan keutuhan NKRI di wilayah perbatasan.

Partai Buruh berkomitmen untuk terus mengawal isu ini hingga ke tingkat pusat agar realisasi penambahan dan pemerataan personel di Kalimantan Utara segera terwujud. Bagi mereka, penguatan Polri adalah investasi sosial demi terciptanya rasa aman bagi kaum pekerja dan masyarakat luas.

“Buruh bersatu tak bisa dikalahkan!” pungkas Joko Supriyadi mengakhiri forum tersebut.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 89 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Ulama Babel Desak Prabowo Tarik Indonesia dari Board of Peace

5 Maret 2026 - 14:19 WIB

Caretaker KNPI Papua Barat Daya Siapkan Musda Berbasis Kebudayaan

24 Februari 2026 - 05:05 WIB

Pansus Desa: Strategi Rismanto Akhiri Perang Lahan di Nunukan

21 Februari 2026 - 11:09 WIB

Aktivis Perempuan Elsa Rosmiati Pimpin Militansi Banteng di Pangatikan

19 Februari 2026 - 01:08 WIB

Rahayu Saraswati Siapkan “Inkubator” Pemimpin Muda di Tulungagung

11 Februari 2026 - 08:24 WIB

Rahayu Saraswati: Kaderisasi Adalah Benih Ideologi Pemimpin Masa Depan

11 Februari 2026 - 01:51 WIB

Trending di POLITIK