Bekasi [DESA MERDEKA] – Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lentera Karangpatri, secara resmi menyatakan pengunduran dirinya pada 11 April2025. Keputusan mengejutkan ini langsung disampaikan kepada Kepala Desa Karangpatri, Karsidi, S.E. Pengunduran diri tersebut bukan tanpa alasan. Transparansi keuangan dan dugaan ketidakberesan operasional BUMDes menjadi sorotan utama yang melatarbelakangi aksi protes ini.
BUMDes Lentera Karangpatri telah menerima modal desa sebanyak dua kali. Pemberian modal pertama terjadi pada tahun 2023 senilai Rp100 juta, disusul pada tahun 2024 dengan tambahan Rp150 juta. Dengan demikian, total pemodalan BUMDes mencapai Rp250 juta. Dana ini seharusnya dialokasikan untuk menjalankan unit usaha pemotongan ayam yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa.
Namun, menurut Ketua BUMDes yang mengundurkan diri, sepanjang operasionalnya hingga tahun 2025, ia hanya menerima honor kerja selama empat bulan, yaitu dari November 2024 hingga Februari 2025. Permintaan laporan pertanggungjawaban dari bendahara BUMDes pun tak pernah dipenuhi, meskipun sudah diajukan setiap tahun. “Kami tidak pernah menerima laporan keuangan secara resmi. Bahkan ketika diminta secara langsung, bendahara tidak pernah memberikan data pertanggungjawaban,” jelas mantan Ketua BUMDes tersebut.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti klaim sumbangan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang disebut-sebut mencapai sekitar Rp5 juta per tahun dari BUMDes. Angka ini sulit diverifikasi karena ketiadaan laporan resmi dan minimnya transparansi penggunaan dana.
Kejanggalan tak hanya berhenti di situ. Warga setempat juga mempertanyakan keberadaan kantor BUMDes Lentera. “Kalau memang ada kantornya, di mana letaknya? Selama ini kami tidak tahu di mana operasionalnya dilakukan,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Isu ini tentu menambah daftar sorotan terhadap keberlangsungan dan tata kelola BUMDes Lentera. BUMDes ini dianggap tidak mencerminkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Masyarakat dan pihak desa diharapkan segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit keuangan dan penataan ulang struktur organisasi BUMDes. Hal ini penting demi keberlanjutan usaha desa yang sehat dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas.
misru Ariyanto jurnalis desamerdeka, saat ini menjabat sekretaris parade Nusantara DPD kabupaten Bekasi
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.