Halmahera Selatan, Maluku Utara [DESA MERDEKA] – Dugaan ketidaktransparanan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Indari, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, menjadi sorotan tajam. Kepala Puskesmas (Kapus) Indari, Badawi Kamarullah, dituding menyalahgunakan dan tidak mengelola anggaran senilai hampir Rp1 miliar secara akuntabel.
Berdasarkan pengakuan sejumlah pegawai Puskesmas yang enggan disebutkan namanya, transparansi penggunaan dana BOK yang menjadi sumber utama operasional selama ini tidak pernah ada. Para pegawai merasa tidak memiliki akses terhadap rincian anggaran yang seharusnya mereka ketahui agar program kerja dapat berjalan efektif.
Salah satu pegawai mengungkapkan kejanggalan dalam alokasi dana kegiatan. “Dana BOK mencapai hampir Rp1 miliar, tapi kami hanya mendapatkan Rp170 ribu per hari saat turun ke desa. Untuk tiga hari kegiatan, kami hanya menerima Rp510 ribu. Jauh sekali dari yang seharusnya,” ungkapnya. Ketidaksesuaian ini dilaporkan telah terjadi selama bertahun-tahun tanpa perbaikan.
Ketika para pegawai mempertanyakan rincian anggaran kepada Badawi, mereka mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan yang memadai. “Kami merasa ini pelanggaran transparansi yang merugikan kami sebagai pelaksana program dan masyarakat yang seharusnya menerima manfaatnya,” tambah pegawai lainnya.
Selain isu dana, muncul juga dugaan penyalahgunaan fasilitas. Menurut pegawai, sebuah mesin tempel 40 PK yang seharusnya digunakan untuk operasional Puskesmas tidak pernah dipakai. Sebaliknya, Badawi diduga memanfaatkan kendaraan dinas berupa longboat untuk keperluan pribadi dan bahkan seolah-olah mengklaim mesin tempel tersebut sebagai miliknya.
Manajemen di Puskesmas Indari juga dikeluhkan buruk. Pegawai mengeluhkan minimnya Alat Tulis Kantor (ATK) dan sarana pendukung lainnya. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya pengelolaan sumber daya dan dana, yang seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Dugaan penyimpangan dan ketidaktransparanan ini memicu keresahan di kalangan pegawai dan masyarakat. Mereka mendesak agar segera dilakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran. Tuntutan ini bertujuan memastikan dana yang diperuntukkan bagi kesehatan masyarakat benar-benar digunakan secara tepat dan bertanggung jawab.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Kabupaten Halmahera Selatan didesak untuk bertindak. Komisi I DPRD diminta untuk memanggil Badawi Kamarullah guna meminta klarifikasi lengkap terkait dugaan-dugaan tersebut. Para pegawai dan masyarakat berharap DPRD dapat mengusut tuntas masalah ini demi perbaikan pelayanan kesehatan dan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.
Catatan Redaksi: Kami telah berusaha menghubungi Kepala Puskesmas Indari, Badawi Kamarullah, melalui aplikasi WhatsApp untuk meminta konfirmasi, namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada respons.
Kontributor/(Foto): Alimudin Abd. Fatah
Disclaimer Berita: Berita ini didasarkan pada keterangan dari beberapa narasumber yang merupakan pegawai internal dan masyarakat sekitar Puskesmas Indari. Informasi ini masih bersifat dugaan dan memerlukan verifikasi serta investigasi lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Activity:
•Reporter •Advocate (Kandidat Notaris PPAT) •Konsultan Pendidikan Nawala Education (Overseas Study Advisor – Nawala Education) •Lecturer
Experience:
•Reporter & News Anchor TVRI •Medical Reps. Eisai Indonesia •HRD Metro Selular Nusantara
***
“Penghargaan paling tinggi bagi seorang pekerja keras bukanlah apa yang dia peroleh dari pekerjaan itu, tapi seberapa berkembang ia dengan kerja kerasnya itu.” – John Ruskin
[…] Selatan, Asia Hasyim, diduga enggan menanggapi upaya konfirmasi dari awak media terkait isu penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Dana yang dikelola oleh Kepala Puskesmas Indari, Badawi Kamarullah, ini dikabarkan mencapai […]