Lampung Selatan, Lampung [DESA MERDEKA] – Transparansi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Negara Ratu, Lampung Selatan, kini dijaga dengan “tangan besi”. Kepala Desa Negara Ratu, Herry Putra, memberikan jaminan pasang badan bagi 56 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk melaporkan setiap aparatur desa yang berani memotong atau meminta bagian dari bantuan tersebut.
“Jika ada aparatur desa yang meminta bagian dari bantuan, segera laporkan kepada saya! Bantuan ini tidak ada potongan sama sekali,” tegas Herry di hadapan warga saat penyaluran BLT triwulan II di Aula Desa Negara Ratu, Selasa (23/5/2023). Ancaman sanksi ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah desa tidak menoleransi praktik pungutan liar (pungli) sekecil apa pun.
Bantuan Utuh untuk Kebutuhan Pokok
Setiap KPM menerima alokasi penuh untuk periode April hingga Juni. Herry berharap dana tersebut digunakan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan primer sehari-hari. Pengawasan ketat dalam penyaluran ini juga melibatkan sinergi antara pihak Kecamatan Natar, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta pendamping desa dari Kemendes PDTT guna memastikan dana sampai ke tangan yang tepat tanpa hambatan birokrasi yang nakal.
Pesan Stabilitas di Tengah Tahun Politik
Camat Natar, Supi’ah, yang turut hadir dalam acara tersebut, mengingatkan warga agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi mengingat situasi sudah memasuki tahun politik. Selain pemanfaatan ekonomi, ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas lingkungan dan mendukung keberlanjutan pembangunan yang sedang berjalan di desa.
Upaya Desa Negara Ratu ini menunjukkan bahwa integritas perangkat desa adalah kunci utama keberhasilan program jaring pengaman sosial. Dengan jaminan keamanan dari pimpinan desa, masyarakat kini memiliki keberanian untuk mengawal hak mereka dari ancaman oknum yang mencoba mencari keuntungan pribadi.
Tujuan bukan yang Utama,tetapi prosesnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.