Opini [DESA MERDEKA] – Bayangkan sebuah dasbor digital di kantor kementerian di bilangan Kalibata, Jakarta, yang menyala terang dengan angka 100 persen berwarna hijau. Di atas kertas, semua kolom aplikasi sudah terisi penuh. Laporan dianggap beres, dan target kerja dinilai sukses besar.
Sementara itu, disaat yang nyaris bersamaan, realitas di pelosok desa menyuguhkan pemandangan para pendamping desa sedang kalang kabut dan kelelahan menyelingi waktu mereka hanya untuk menjadi juru ketik aplikasi. Mereka dipaksa memasukkan angka-angka mati bin kaku demi menyenangkan sistem, sementara denyut nadi kehidupan desa yang sebenarnya justru luput dari rekaman.
Persoalan besar pembangunan desa kita hari ini adalah kecanduan pada standardisasi data angka. Pemerintah pusat membuat satu cetakan baku untuk puluhan ribu desa yang karakternya sangat beragam. Padahal, desa bukanlah soal matematika. Mengisi data dengan akurasi 100 persen sekalipun tidak akan pernah menjadi kunci jitu untuk membuka kotak Pandora kesejahteraan desa. Mengapa? Karena kesejahteraan di akar rumput digerakkan oleh variabel-variabel yang tidak kasat mata oleh angka, seperti kekuatan tradisi, hukum adat, kepatuhan pada sesepuh, dan modal sosial gotong royong warga.
Kalau kita mau jujur, jawaban dari berapa berapa banyak program kementerian yang akhirnya mandeg dan menjadi proyek mangkrak di lapangan, sejatinya amat sangat mudah dijawab angka presisi-nya. Alih-alih menyelamatkan muka, seringkali sebab musabab nya justru bukan karena salah hitung anggaran atau datanya kurang akurat. Sebuah pasar desa atau tempat wisata bisa berhenti total hanya karena pembangunannya menabrak tanah ulayat yang disakralkan atau melanggar pantangan ritual adat setempat. Sayangnya, sistem komputasi konvensional milik pemerintah selalu menganggap keunikan budaya ini sebagai data eror karena tidak menyediakan kolom khusus untuk cerita-cerita lokal tersebut. Hal inilah yang sempat diingatkan oleh mendiang Sajogyo, Bapak Sosiologi Pedesaan Indonesia.
Beliau menegaskan bahwa masyarakat desa itu adalah struktur sosial yang hidup dengan kebiasaan dan ikatan emosionalnya sendiri, bukan sekelompok angka statistik yang bisa didikte dari atas.
Metode pengumpulan data dengan cara mencicil ketikan kolom demi kolom di aplikasi itu sebenarnya sudah sangat ketinggalan zaman dan menyiksa lapangan. Sekarang adalah eranya modernisasi yang memanusiakan manusia. Alih-alih membuat pelatihan kecerdasan buatan atau AI hanya untuk mengajari pendamping desa cara mengisi angka dengan lebih cepat, pemerintah seharusnya langsung melompat mengadopsi teknologi RAG (Retrieval-Augmented Generation).
Dengan teknologi RAG ini, peta jalan digitalisasi desa akan berubah total. Pendamping desa di pelosok yang modalnya hanya sebuah ponsel pintar tidak perlu lagi pusing memikirkan rumus statistik atau migrain melihat ratusan kolom formulir. Tugas mereka dikembalikan ke hakikatnya yang asli: menemani warga dan mendengarkan cerita mereka. Saat bertugas, pendamping desa cukup merekam audio wawancara tokoh adat, memotret kegiatan, atau mengunggah dokumen PDF hasil musyawarah warga. Selebihnya, AI di latar belakang yang bekerja keras membaca, memotong-motong, dan merangkum narasi hidup itu menjadi sebuah basis pengetahuan raksasa.
Ketika pengambil kebijakan di Jakarta ingin mengeluarkan anggaran, mereka tidak perlu lagi menatap grafik batang yang membosankan dan penuh bias. Mereka tinggal “mengobrol” dengan sistem AI tersebut seperti berbicara dengan manusia. Begitu menteri bertanya mengapa sebuah program ekonomi di desa tertentu berjalan seret, AI akan langsung menarik data konteks budaya lokal dan menjawab secara peka bahwa pendekatan program tersebut tidak cocok dengan logika adat setempat. Dengan begitu, data yang dikumpulkan berubah menjadi pengetahuan hidup yang kaya warna, bukan sekadar warna hijau seragam di layar monitor.
Tentu saja, mengumpulkan data narasi dan budaya dari puluhan ribu desa akan menghasilkan pangkalan data raksasa yang risikonya besar. AI, sebagai produk dari matematika sosiologis dan statistik probabilitas tingkat lanjut, memang memiliki risiko mengarang jawaban atau berhalusinasi. Itu adalah keniscayaan teknologi yang bisa diukur halusinasinya secara teknokratis. Level kementerian hanya perlu memasang pagar pembatas sistem yang ketat agar AI hanya menjawab berdasarkan fakta laporan riil pendamping, serta mengamankan data raksasa tersebut di peladen lokal milik negara demi menjaga kedaulatan budaya kita.
Pada akhirnya, tantangan terbesar transformasi digital ini bukan terletak pada siap atau tidaknya gawai para pendamping di pelosok daerah. Tantangan utamanya ada pada kesiapan mental dan keberanian teknokratis para pejabat di Jakarta. Mereka harus berani meruntuhkan ego sektoral, menghapus metrik kuno tentang persentase input dasbor, dan mulai mempercayai analisis berbasis narasi.
Kotak Pandora kesejahteraan desa baru akan benar-benar terbuka ketika pemerintah bersedia menutup sejenak laptop mereka, lalu mulai mendengarkan denyut nadi adat, tradisi, dan kebudayaan hidup yang selama ini menjadi jiwa dari desa-desa di Indonesia.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.