Opini [DESA MERDEKA] – Kunjungan kerja pejabat daerah belakangan ini kembali mempertontonkan gaya komunikasi politik yang akrab di telinga kita: penuh retorika, miskin kalkulasi, dan berjarak dari realita lapangan. Ambil saja salah satunya adalah pernyataan Pemprov Kalbar yang mendorong Desa Sebubus, Sambas, untuk melompat menjadi sentra garam konsumsi skala supermarket adalah contoh nyatanya. Narasi hilirisasi ini terdengar hebat di media, tetapi jika dibedah menggunakan kacamata sains dan ekonomi makro, kebijakan ini berisiko menjadi proyek kosmetik yang membentur dinding kegagalan.
Mari kita bicara data, bukan asumsi politik. Berdasarkan riset ilmiah dari Jurnal Laut Khatulistiwa Universitas Tanjungpura (Untan), Indeks Kesesuaian Garam (IKG) di wilayah Desa Sebubus berada di angka 56,7%, yang masuk dalam kategori “Tidak Sesuai” untuk industri garam konvensional. Mengapa? Karena fluktuasi cuaca, tingginya curah hujan, dan ketidakstabilan kualitas air baku di kawasan tersebut.
Ketika akademisi berteriak bahwa bahan bakunya belum stabil, bagaimana mungkin seorang pemimpin daerah dengan percaya diri menjanjikan lompatan ke pasar komersial makanan? Standar garam konsumsi di Indonesia tidak main-main.
Ada benteng regulasi ketat bernama SNI dan BPOM yang mewajibkan proses iodisasi (fortifikasi yodium) yang konsisten dan higienitas tingkat tinggi. Memaksakan air baku yang tidak stabil untuk produk meja makan tanpa infrastruktur pemurnian air raksasa adalah tindakan spekulatif yang berbahaya bagi keselamatan konsumen dan dompet petani.
Dalam hal ini, petani garam di Desa Sebubus justru menunjukkan kedewasaan berpikir yang jauh lebih matang ketimbang pejabatnya. Warga desa memilih bersikap realistis dengan mengalokasikan hasil panen untuk industri perikanan lokal (pengolahan ikan asin). Pilihan ini adalah bentuk mitigasi risiko (risk management) yang cerdas di tingkat tapak. Pasar perikanan lokal sangat besar, tidak menuntut syarat yodium yang rumit, dan perputaran uangnya cepat untuk menyambung hidup sehari-hari.
Sayangnya, komunikasi “asal bunyi” dari birokrat ini diperparah oleh ekosistem media arus utama yang absen melakukan check and recheck. Alih-alih menjadi anjing penjaga (watchdog) yang mengonfrontasi klaim sepihak pejabat dengan data sains dari kampus, media justru bertindak layaknya humas; mengunyah rilis berita mentah-mentah demi kecepatan klik. Kolaborasi buruk antara pejabat haus citra dan media malas verifikasi ini akhirnya melahirkan ilusi kemajuan yang semu.
Komunikasi politik berbasis kosmetik ini berbahaya karena berujung pada pemborosan anggaran. Kita sudah terlalu sering melihat bantuan alat pengolah dari pemerintah daerah berakhir menjadi rongsokan mangkrak di desa-desa karena sejak awal kebijakannya salah hitung.
Jika pemerintah daerah benar-benar ingin membantu warga Sebubus, mulailah dari pendekatan data-based policy, bukan image-based policy. Bereskan dulu masalah ketidakstabilan air baku lewat teknologi intervensi, subsidi modal alat pencampur yodium secara konkret, baru bicara soal pasar modern.
Jika kalkulasi presisi itu belum ada, biarkan warga desa bekerja dengan tenang mengamankan pasar perikanan mereka. Memimpin daerah itu mengelola realita, bukan memproduksi fatamorgana di ruang pers.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.