Jabar Segera Ambil Alih Jalan Desa, Desa Fokus Kesehatan Warga

Gubernur Dedi Mulyadi: Pemprov Jabar Ambil Alih Pengelolaan Jalan Desa Demi Standarisasi Infrastruktur dan Kesehatan

Bandung, Jawa Barat [DESA MERDEKA] – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mengambil langkah besar dan strategis dengan menyusun kebijakan untuk mengambil alih seluruh pengelolaan jalan desa di wilayahnya. Keputusan ini diprioritaskan sebagai upaya nyata mempercepat pembangunan pedesaan dan menstandarkan kualitas infrastruktur dasar di seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Dengan pemusatan pengelolaan infrastruktur ke tingkat provinsi, diharapkan desa dapat memiliki sumber daya dan fokus yang lebih besar untuk penguatan layanan kesehatan warga.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa kebijakan pengambilalihan ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat penanganan masalah kesehatan, seperti pencegahan stunting dan berbagai persoalan penyakit masyarakat lainnya yang selama ini masih menjadi tantangan di wilayah pedesaan.

Infrastruktur Diserahkan ke Provinsi, Desa Fokus Layanan Kesehatan
Dalam keterangannya, Gubernur yang akrab disapa KDM ini menjelaskan bahwa proses pengambilalihan pengelolaan jalan desa akan menjadi kebijakan utama Pemprov Jabar. Tujuannya jelas: pemerataan infrastruktur yang berkualitas serta peningkatan mutu layanan dasar masyarakat.

“Nanti datanya masuk ke saya, nanti saya akan merumuskan kebijakan. Bantuan keuangan infrastruktur desa, nanti pembangunan jalannya akan diambil alih provinsi semuanya,” kata Gubernur, Kamis (20/11/2025).

Setelah proses pengambilalihan pengelolaan jalan berjalan, desa-desa di Jabar direncanakan dapat lebih fokus pada penguatan layanan kesehatan warga, mulai dari pencegahan stunting hingga penanganan beragam penyakit yang umum terjadi. Untuk mendukung hal ini, Pemprov Jabar kini sedang melakukan pendataan detail mengenai kebutuhan anggaran kesehatan di setiap desa.

KDM menambahkan, data yang tengah dihimpun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar ini akan menentukan besaran biaya recovery program-program kesehatan warga di desa. Hal ini penting untuk memastikan kebijakan baru dapat berjalan tepat sasaran dan masalah kesehatan di desa bisa tuntas secara holistik.

Langkah Strategis dan Komitmen Layanan Publik
Akademisi Ilmu Komunikasi UIKA Bogor, Yama Sumbodo, menyambut baik kebijakan ini. Menurutnya, langkah ini merupakan strategi yang tepat untuk memastikan kualitas infrastruktur desa yang selama ini cenderung tidak merata.

“Ini menunjukan komitmen Pemprov Jabar dalam menghadirkan layanan publik bagi warga Jawa Barat. Yang tentunya berkualitas dan manfaatnya bisa langsung dirasakan,” ujarnya.

Pengambilalihan pengelolaan jalan desa ini menandai pergeseran fokus pembangunan desa di Jabar, dari sebelumnya terbebani pada infrastruktur, kini bergeser ke peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan dasar kesehatan, sejalan dengan visi Pemprov Jabar untuk mewujudkan kesejahteraan menyeluruh di tingkat pedesaan. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan desa yang tidak hanya memiliki infrastruktur memadai, tetapi juga masyarakat yang sehat dan produktif.