Menu

Mode Gelap
Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa Sultan HB X: Desa Adalah Fondasi Budaya dan Ekonomi

PEMERINTAHAN · 9 Sep 2025 15:52 WIB ·

Integritas Sumbar Disorot, Gubernur Tekankan Sinergi Semua Pihak


					Integritas Sumbar Disorot, Gubernur Tekankan Sinergi Semua Pihak Perbesar

Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi Survei Penilaian Integritas (SPI) serta Monitoring Center for Prevention (MCP) di Auditorium Gubernur, Selasa (9/9/2025). Acara ini dibuka langsung oleh Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan dihadiri oleh jajaran penting, termasuk Plt Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Ketua DPRD Sumbar, serta para pimpinan OPD.

Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasinya atas pendampingan yang diberikan oleh KPK. Ia menegaskan bahwa pencegahan korupsi hanya akan berhasil jika ada sinergi dan komitmen kuat dari semua pihak. Menurutnya, SPI dan MCP bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen penting untuk mengukur dan memperkuat integritas birokrasi.

“SPI memberikan gambaran nyata mengenai persepsi publik dan pegawai terhadap integritas, sementara MCP mendorong perbaikan pada delapan area strategis,” jelas Mahyeldi.

Berdasarkan data tahun 2024, nilai SPI Sumbar berada di angka 67,20 poin, masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 71,53 poin. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi Pemprov Sumbar untuk terus meningkatkan performa. Di sisi lain, skor MCP Sumbar menunjukkan performa yang lebih baik dengan 92 poin, melampaui rata-rata nasional 85 poin. Bahkan, Kota Padang Panjang mencetak skor 94 poin dan berhasil menjadi yang terbaik secara nasional sejak 2018.

Meski demikian, Mahyeldi juga menyoroti beberapa tantangan yang masih dihadapi, seperti praktik gratifikasi yang dianggap lumrah, promosi jabatan yang sarat kepentingan, dan perlindungan yang lemah bagi whistleblower atau pelapor.

Untuk mengatasi tantangan ini, Pemprov Sumbar telah mengambil sejumlah langkah strategis. Beberapa di antaranya adalah membentuk Unit Pengaduan Masyarakat (WBS), Unit Pengendali Gratifikasi, serta mewajibkan pelaporan e-LHKPN. Langkah lain yang diambil yaitu penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pembentukan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Gubernur Mahyeldi berharap, ke depannya, skor SPI Sumbar dapat meningkat ke kategori “terjaga” (78–100) dan skor MCP 2025 juga lebih baik dari tahun sebelumnya. “Kami berharap sinergi semua pihak dapat membuat upaya pencegahan korupsi berjalan lebih optimal,” tutupnya.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 56 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Satu Desa Satu Operator: Kunci Bantuan Tepat Sasaran

30 April 2026 - 05:30 WIB

Retret Akmil: Gembleng Pimpinan DPRD Demi Pembangunan Desa Efektif

20 April 2026 - 08:36 WIB

Lilin Desa: Visi Hatta Lewat Jutaan Bibit Kelapa

4 April 2026 - 19:39 WIB

Cair Serentak: Strategi Amankan Rp900 Ribu dari Dana Desa

16 Maret 2026 - 06:34 WIB

Jalan Tol Hasil Bumi: Ambisi Mendes Yandri untuk Yahukimo

11 Maret 2026 - 21:03 WIB

Duet Kemendes-BAPPISUS: Perkuat Daya Gedor Ekonomi Desa

11 Maret 2026 - 04:55 WIB

Trending di PEMERINTAHAN