Menu ✖

Mode Gelap
NCH Pangian: 425 Hektare Sawah Melawan Mimpi Pasar Eropa Gila! DJ Dunia Takluk oleh Organ Tunggal Desa Sulawesi Gaji Pas-pasan, Kenapa Gen Z Nekat Jadi Perangkat Desa? Cuma 0,012 Persen Neraca Ekspor, Mengapa Truk Ini Vital? Pasaman Barat Pangkas Rp10 Miliar Lewat Inovasi E-Voting

KABAR PUSAT · 21 Mar 2025 11:04 WIB ·

Inpres Efisiensi Anggaran, Transfer Daerah Malaka Dipangkas Ratusan Miliar Rupiah


					<em>Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka, Ferdinan Un Muti, menjelaskan dampak Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terhadap anggaran daerah, Rabu (19/3/2025).</em> Perbesar

Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka, Ferdinan Un Muti, menjelaskan dampak Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terhadap anggaran daerah, Rabu (19/3/2025).

Malaka [DESA MERDEKA] – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 membawa dampak signifikan bagi Kabupaten Malaka. Transfer dana daerah dari Kementerian Keuangan, meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), mengalami pengurangan drastis.

Kabupaten Malaka harus melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp40,152 miliar dari total transfer daerah sebesar Rp895,402 miliar. Dampak paling signifikan dirasakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU).

“Pengurangan anggaran ini meliputi DAK dan DAU Specific Grant (SG) sebesar Rp40,152 miliar,” ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka, Ferdinan Un Muti, Rabu (19/3/2025).

Selain pengurangan transfer daerah, Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) Kabupaten Malaka juga menerapkan efisiensi 50% pada anggaran perjalanan dinas dan alat tulis kantor (ATK) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Contoh, misalnya anggaran perjalanan dinas di PU, yang semula Rp500 juta, dipangkas menjadi Rp250 juta,” jelas Ferdinan Un Muti.

Efisiensi ini berlaku untuk seluruh OPD tanpa terkecuali, meliputi perjalanan dinas dalam dan luar daerah, ATK, serta biaya lembur.

“Alokasi anggaran untuk setiap OPD sudah ditetapkan dalam APBD murni. Efisiensi anggaran perjalanan dinas akan dilakukan melalui pergeseran anggaran,” tambahnya.

Kebijakan ini diambil sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang bertujuan untuk melakukan rekonstruksi dan efisiensi anggaran di seluruh kementerian, lembaga, dan daerah.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 138 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Prabowo Klaim Hemat Rp400 Triliun, Ini Fakta Data APBN!

15 November 2026 - 16:16 WIB

Saat Kantor Desa Hilang dan APBN Harus Turun Tangan

29 Oktober 2026 - 09:02 WIB

Paradoks Desa Ekspor: Antara Klaim Miliaran dan Realitas 0,6%

27 Oktober 2026 - 19:48 WIB

Membalik Arus: Strategi Prabowo Jadikan Desa Benteng Ekonomi Ekonomi Nasional

14 Agustus 2026 - 21:32 WIB

Di Balik Seremoni Jembatan Merah Putih Polri: Realitas atau Pencitraan?

14 Agustus 2026 - 17:05 WIB

Warung Pangan ID Food Diperluas, Pasar Tradisional Didorong Putus Rantai Pasok

11 Agustus 2026 - 05:32 WIB

Trending di EKONOMI BISNIS