BONE BOLANGO [DESA MERDEKA] – Keterpanggilan jiwa aktivis dan tragedi warga yang meninggal dunia akibat sulitnya akses jalan, mendorong Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kabupaten Bone Bolango untuk menggelar Focus Group Discussion (FGD). Bertempat di sekretariat PMII Cabang Persiapan Bone Bolango, acara pada 27 Agustus 2025 ini mengusung tema kritis: “PINOGU Tanah Leluhur, PINOGU Hari Ini, Masa Lalu dan Masa Mendatang.” Diskusi ini menjadi ruang politik bagi para aktivis untuk menekan pemerintah agar segera mengatasi krisis infrastruktur di wilayah tersebut.
FGD tersebut dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk pengurus IKA PMII Bone Bolango, PMII Cabang Persiapan Bone Bolango, Ketua KNPI Bone Bolango, Koordinator Gusdurian Bone Bolango, serta perwakilan dari GMNI, IPMBP, dan GPII. Kehadiran tokoh masyarakat, seperti mantan Camat Pinogu, Iwan Hadju, semakin memperkuat urgensi isu yang dibahas.
Dalam sambutannya, Ketua IKA PMII Bone Bolango, Sukriyanto Katili, secara tegas mengkritik kondisi jalan yang tidak layak. Ia menyoroti ironi peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80, di mana warga Pinogu masih belum sepenuhnya merasakan makna merdeka, terutama dari keterisolasian akibat akses jalan yang rusak parah. “Jalan sepanjang 31 km dari Tolabolo hanya bisa dilalui sepeda motor dengan kondisi penuh lubang dan bergelombang. Sudah berulang kali terjadi kecelakaan, bahkan ada warga yang terjatuh ke jurang,” tegas Sukriyanto.
Merespons kondisi tersebut, para peserta diskusi sepakat untuk menempuh jalur advokasi politik. Mereka mendesak Bupati Bone Bolango sebagai pemangku kebijakan untuk meninjau ulang Adendum No. 1801/BTNBNW-1/2017, khususnya terkait Pasal Ruang Lingkup akses jalan Tulabolo menuju Pinogu. Mereka merekomendasikan dibuatnya adendum terbaru. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah daerah untuk memasukkan perbaikan jalan Pinogu ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bone Bolango.
Untuk memastikan usulan ini tidak hanya berhenti di tataran diskusi, para aktivis juga meminta dukungan legislatif, yaitu DPRD Kabupaten Bone Bolango, DPRD Provinsi Gorontalo, DPR RI, dan DPD RI, agar mengawal penganggaran perbaikan jalan Pinogu dalam struktur APBD dan APBN tahun 2026. Sebagai tindak lanjut, IKA PMII akan menggelar FGD akbar pada September 2025 dengan mengundang seluruh pemangku kebijakan. Komitmen ini diperkuat dengan dibentuknya Aliansi Solidaritas Pinogu Merdeka yang akan terus mengawal dan menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah.
Desa’isME
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.