Gus Halim: Kunjungan Rumah ke Rumah Bisa Matikan Korupsi Desa

Jakarta [DESA MERDEKA] – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, meluncurkan strategi radikal untuk mengerem laju korupsi dana desa: Gerakan Kunjungan Rumah ke Rumah. Strategi ini menugaskan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) untuk melakukan sosialisasi secara langsung ke pintu-pintu warga guna memicu kepedulian masyarakat dalam mengawasi anggaran.

Pria yang akrab disapa Gus Halim ini secara blak-blakan menyebut bahwa rendahnya partisipasi masyarakat adalah celah utama yang dimanfaatkan oknum nakal. “Korupsi di desa terjadi karena masyarakat dinilai tidak peduli. Semakin tinggi partisipasi warga, saya yakin tingkat korupsi akan semakin turun,” tegasnya saat membuka Training of Trainer (ToT) Peningkatan Kapasitas Pendamping Profesional di Jakarta.

Darurat Korupsi Desa: Data yang Mengkhawatirkan
Langkah agresif ini bukan tanpa alasan. Data Kemendes PDTT menunjukkan tren kenaikan jumlah kepala desa (kades) yang terjerat kasus korupsi sejak 2019 hingga 2022:

2019: 45 Kades
2020: 132 Kades
2021: 159 Kades
2022: 174 Kades

Lonjakan angka ini menjadi sinyal merah bahwa pengawasan formal saja tidak cukup. Dibutuhkan “mata dan telinga” dari warga desa itu sendiri untuk memantau perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.

Pendamping Desa Sebagai Agen Transparansi
Gus Halim menginginkan pendamping desa tidak hanya duduk di balik meja. Mereka harus menjadi penyambung informasi tentang APBDes dan Dana Desa secara personal kepada warga. Gerakan door-to-door ini bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat paham tentang besaran dana yang terpakai, siapa yang berhak menerima manfaat, hingga cara ikut serta dalam musyawarah desa.

Melalui program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), kapasitas pendamping desa terus dipacu agar mampu memitigasi risiko penyalahgunaan anggaran sejak dini. Semakin banyak warga yang “melek” anggaran, semakin sempit ruang gerak bagi oknum untuk melakukan penyelewengan.

Kegiatan ToT regional III ini melibatkan peserta dari berbagai provinsi, mulai dari Jawa Tengah, Bali, hingga Maluku. Gus Halim didampingi oleh Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlaela dan Kepala BPI Ivanovich Agusta dalam mengawal implementasi gerakan ini di lapangan.