Padang Pariaman, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menginstruksikan jajaran Polisi Kehutanan (Polhut) untuk memperkuat koordinasi dengan Forkopimda dalam mengawasi kawasan hutan, terutama terkait aktivitas pertambangan liar. Hal ini ditegaskan Mahyeldi saat bertindak sebagai inspektur upacara peringatan HUT Polhut ke-59 di halaman Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, Senin (22/12/2025).
Dalam amanat Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, yang dibacakan Gubernur, ditekankan bahwa Polhut memiliki peran krusial sebagai garda terdepan penjaga ekosistem. Mahyeldi mengingatkan bahwa tugas Polhut bukan sekadar menjaga pohon, melainkan menjaga kedaulatan sumber daya alam Indonesia dengan risiko pekerjaan yang sangat tinggi.
“Profesi ini penuh risiko. Bertugas di wilayah terpencil dengan sarana terbatas membuat Polhut rentan terhadap ancaman fisik maupun hukum jika terjadi kesalahan SOP,” ujar Mahyeldi saat membacakan sambutan Menteri Kehutanan.
Pendekatan Persuasif hingga Penegakan Hukum
Menghadapi tantangan di lapangan, Polhut diminta mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif kepada masyarakat. Namun, Mahyeldi juga menegaskan bahwa Polhut memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penindakan hukum, baik secara administratif, perdata, maupun pidana bagi pelanggar aturan kehutanan.
Tema HUT ke-59, yaitu “Sinergi Menjaga Hutan, Kolaborasi Membangun Negeri”, menjadi pengingat pentingnya kerja sama lintas sektor. Menurut Gubernur, hutan merupakan penyangga kehidupan yang harus dilindungi secara kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak hukum lainnya.
Mahyeldi meminta seluruh jajaran Polisi Kehutanan untuk menjaga solidaritas profesi, menjunjung tinggi kode etik, serta menjalankan tugas dengan integritas. “Pengawasan terhadap kawasan hutan dan aktivitas tambang ilegal di dalamnya harus menjadi prioritas koordinasi kita bersama Forkopimda,” tambahnya.
Aksi Sosial di Tengah Perayaan
Menutup rangkaian upacara, Gubernur Mahyeldi menyerahkan bantuan kemanusiaan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar kepada perwakilan Polhut. Bantuan ini ditujukan bagi masyarakat yang terdampak bencana alam di Sumatera Barat.
Total bantuan yang disalurkan mencakup 1,9 ton beras, mi instan, serta berbagai perlengkapan kebutuhan pokok lainnya. Langkah ini menunjukkan bahwa selain bertugas menjaga lingkungan, Polhut dan Dinas Kehutanan juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap kondisi masyarakat di wilayah kerjanya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.