Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, kembali mengingatkan bahwa isu stunting merupakan ancaman serius terhadap masa depan bangsa. Stunting dinilai berpotensi menghambat tercapainya cita-cita besar Indonesia menjadi negara maju pada 2045.
Peringatan tersebut disampaikan Gubernur Mahyeldi saat memimpin Rapat Koordinasi Regional Program Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sumbar. Acara penting yang melibatkan berbagai stakeholder dari pusat hingga daerah ini digelar di Pangeran Beach Hotel Padang pada Kamis (9/10/2025).
Mahyeldi menjelaskan bahwa stunting dikategorikan sebagai bagian dari Double Burden Malnutrition (DBM), yang dampaknya sangat merugikan. Kerugian tersebut tidak hanya terukur dari sisi kesehatan, tetapi juga dari aspek produktivitas ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun panjang.
“Penderita stunting pada anak dapat menghambat perkembangan sel otak yang esensial. Hal ini pada akhirnya menyebabkan tingkat kecerdasan menjadi tidak optimal,” tutur Mahyeldi. Ia menekankan bahwa konsekuensi jangka panjang dari kondisi ini adalah kemampuan kognitif anak yang lebih rendah, yang secara langsung akan menurunkan produktivitas SDM dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa upaya penurunan stunting merupakan tugas nasional yang terikat dengan visi Indonesia Emas 2045 dan delapan Misi utamanya, yang dikenal sebagai Asta Cita. Secara spesifik, isu penurunan stunting masuk dalam Asta Cita ke-4, yaitu misi “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan.”
Komitmen ini selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, khususnya Misi ke-1 RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, yang menargetkan terwujudnya pendidikan yang merata dan kesehatan yang berkualitas. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi kebijakan yang kuat dari pusat hingga tingkat provinsi.
Rapat koordinasi strategis ini dihadiri oleh jajaran petinggi kementerian dan lembaga terkait dari Jakarta, termasuk Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia dari Sekretariat Wakil Presiden, Asisten Deputi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Plt. Deputi dari Bappenas, Sekretaris BKKBN, serta Direktur Jenderal dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, dan Kementerian Kesehatan.
Selain pejabat pusat, Rakor ini melibatkan seluruh Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala DP3AP2KB, dan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Sumbar. Kehadiran lintas sektor ini mengindikasikan bahwa penanganan dan pencegahan stunting membutuhkan kolaborasi multisektor dan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya target penurunan stunting di Sumbar.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.