Semarang, Jawa Tengah [DESA MERDEKA] – Sebuah tim kecil dari Koperasi Komunitas Desa Indonesia (KODE Indonesia) akan memulai ekspedisi ke puluhan desa di Pulau Jawa. Misi utama dari perjalanan ini adalah memberikan edukasi dan pendampingan, khususnya terkait pengelolaan koperasi desa, yang dinilai masih memiliki tantangan besar di lapangan.
Suryokoco, perwakilan dari KODE Indonesia, mengungkapkan bahwa ekspedisi ini akan dimulai pada 11 Agustus dan direncanakan berakhir pada 27 Agustus, meskipun jadwal bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Ekspedisi ini akan menyasar 37 koperasi percontohan di Jawa, yang tersebar di 47 kabupaten/kota. “Kami akan mendatangi 37 koperasi percontohan itu sambil bersilaturahmi dengan relawan, Bumdes, dan kepala desa inspiratif,” kata Suryo dalam sebuah wawancara dalam bersama PRO3 RRI Nasional.
Ia menjelaskan, ide ekspedisi ini terinspirasi dari hasil diskusi forum “Ngobrol Desa” yang rutin diadakan. Banyak keluhan dan tantangan yang terungkap, terutama terkait implementasi program dari pusat yang sering kali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Masalah seperti perubahan regulasi dana desa, penempatan pegawai P3K, hingga literasi tata kelola koperasi yang masih minim, menjadi pemicu utama.
“Masyarakat semangatnya tinggi, tapi edukasinya kurang,” terang Suryokoco.
Salah satu fokus utama ekspedisi adalah memberikan pemahaman mendalam tentang konsep koperasi yang benar, yaitu bagaimana koperasi dapat memberikan manfaat nyata kepada anggotanya. Menurut Suryokoco, seringkali masyarakat memiliki pandangan bahwa koperasi hanya terbatas pada simpan pinjam, padahal fungsinya bisa jauh lebih luas, seperti penyaluran produk atau menjadi agen penyalur kredit dari perbankan.
“Kalau koperasi bisa hadir dengan memberikan kepastian produk ada, harganya terjangkau, kualitasnya bagus, saya yakin anggotanya pasti akan sukacita bergabung,” tambahnya.
Dalam setiap kunjungan, tim akan melakukan “sambang desa” untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan masyarakat. Tujuannya adalah mendengar cerita mereka tentang tantangan dalam mengembangkan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu, tim juga akan mendokumentasikan setiap perbincangan untuk kemudian dibukukan sebagai rekomendasi bagi pemangku kebijakan.
Suryo berharap, kegiatan ini bisa menjadi jembatan antara kebijakan di tingkat pusat dan implementasi di lapangan. Ia juga menekankan bahwa penguatan literasi tidak hanya penting bagi masyarakat desa, tetapi juga bagi birokrat di tingkat kabupaten dan provinsi agar tidak terjadi misinformasi.
“Ini adalah bagian kecil yang bisa kami lakukan sambil jalan-jalan ke desa,” pungkas Suryo, menegaskan bahwa inisiatif ini didukung penuh oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan berbagai organisasi pendamping desa lainnya.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.