Ekowisata Pegunungan Arfak: Bukti Hutan Papua Hasilkan Uang Tanpa Tebang

Manokwari, Papua Barat [DESA MERDEKA] – Paradigma lama bahwa hutan hanya bisa menghasilkan uang melalui penebangan kayu mulai runtuh di Pegunungan Arfak, Papua Barat. Melalui konsep ekoeduwisata, masyarakat adat kini membuktikan bahwa menjaga pohon tetap tegak justru jauh lebih menguntungkan secara finansial daripada menjualnya sebagai komoditas industri.

Irianto Jusuf, salah satu pengelola ekoeduwisata di Pegunungan Arfak, mengungkapkan bahwa lonjakan kesejahteraan masyarakat mulai terasa nyata. Pendapatan kini mengalir langsung ke kantong warga melalui jasa wisata edukatif dan kompensasi hak ulayat. “Kami menyaksikan perubahan positif. Pendapatan dari hak ulayat dan jasa wisata telah membantu meningkatkan taraf hidup komunitas kami secara mandiri,” ujar Jusuf.

Dari kiri: Irianto Jusuf (staf Dinas KPH unit 2 Pegunungan Arfak Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat), Jimmy Susanto (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat), dan Benyamin Inanosa (dari RAPI Papua Barat, mitra kerja Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat). (Image courtesy:aspirasipapua.id)

Pemuda Adat: Dari Pemburu Menjadi Pemandu
Sudut pandang menarik dari keberhasilan ini adalah transformasi peran pemuda setempat. Mereka tidak lagi melihat hutan sebagai ladang perburuan semata, melainkan aset jasa. Puluhan pemuda telah dilatih menjadi pemandu wisata (tour guide) profesional. Hal ini memicu efek domino ekonomi, seperti menjamurnya usaha kerajinan tangan, kuliner khas, hingga penyediaan homestay yang autentik bagi turis mancanegara.

Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat, Jimmy Susanto, menegaskan bahwa sektor ini bahkan telah berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, ini adalah bukti nyata bahwa kehutanan bukan hanya soal konservasi kaku, melainkan mesin ekonomi hijau. “Kita membuka peluang ekonomi bagi masyarakat adat sambil memastikan alam tetap lestari,” tuturnya.

Sistem Bagi Hasil Adil untuk Masyarakat
Keunikan model di Arfak terletak pada penghormatan terhadap hak ulayat. Alltar Sawaki, Kepala Bidang PHPL, menjelaskan bahwa setiap pengembangan melibatkan masyarakat adat sejak awal. Mereka mendapatkan bagian hasil ekonomi yang adil sebagai pemilik sah lahan hutan tersebut.

Target ke depan, Dinas Kehutanan Papua Barat akan mereplikasi model ini ke lokasi potensial lainnya. Fokusnya adalah penguatan regulasi agar masyarakat lokal tetap menjadi aktor utama, bukan sekadar penonton di tanah sendiri. Inovasi ini menjadikan Papua Barat sebagai model global bagaimana hutan tropis bisa dikelola secara berkelanjutan untuk kesejahteraan manusia tanpa merusak ekosistem.