Ekonomi Syariah Jadi Mesin Baru Penggerak Kesejahteraan Desa

Jakarta [DESA MERDEKA] – Strategi pembangunan ekonomi dari pinggiran memasuki babak baru. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) resmi menggandeng PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk untuk menyuntikkan layanan perbankan syariah ke jantung ekonomi desa. Sinergi ini dirancang untuk mengakselerasi Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun Indonesia dari bawah demi pemerataan ekonomi.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan bahwa desa kini menjadi pusat perhatian kebijakan nasional. Penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di BSI Tower, Senin (5/1/2026), menjadi langkah konkret untuk memastikan program-program strategis pemerintah memiliki basis keuangan yang kuat dan inklusif.

“Insya Allah, kerja sama ini akan menambah kecerahan desa-desa di Indonesia. Kami terus berkolaborasi untuk menyukseskan visi Presiden, terutama dalam memberantas kemiskinan langsung dari sumbernya,” ujar mantan Wakil Ketua MPR RI tersebut.

Mendorong Literasi Keuangan di Desa Merah Putih
Sudut pandang menarik dari kolaborasi ini adalah integrasi sistem perbankan syariah ke dalam ekosistem desa yang sedang berkembang. Yandri menyebutkan bahwa instrumen baru seperti Koperasi Desa Merah Putih, revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat membutuhkan literasi keuangan yang mumpuni.

BSI, sebagai bagian dari bank pelat merah (Himbara), diharapkan tidak hanya menyediakan produk jasa perbankan, tetapi juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat desa. Literasi ini mencakup pengelolaan dana BUM Desa, pembiayaan Desa Wisata, hingga sistem transaksi syariah yang sesuai dengan karakteristik sosial masyarakat di daerah.

Kehadiran perbankan syariah dianggap sebagai solusi yang selaras dengan kultur masyarakat perdesaan Indonesia. Dengan dukungan sistem finansial yang modern namun tetap memegang prinsip syariah, hambatan akses modal yang selama ini mencekik pelaku usaha mikro di desa diharapkan dapat terpangkas.

Sinergi Lintas Sektoral demi Target Nasional
Langkah ini tidak dilakukan sendirian. Dalam seremoni penandatanganan tersebut, Yandri didampingi oleh jajaran pejabat teras Kemendes PDT, mulai dari Sekjen Taufik Madjid hingga para Direktur Jenderal dan Staf Ahli Menteri. Kehadiran lengkap tim kementerian ini menunjukkan bahwa kerja sama dengan BSI merupakan kebijakan prioritas yang melibatkan seluruh aspek pengembangan daerah tertinggal.

Targetnya jelas: mengubah desa dari objek pembangunan menjadi subjek ekonomi yang berdaya saing tinggi. Lewat akses jasa perbankan yang lebih dekat, masyarakat desa kini memiliki peluang lebih besar untuk mengelola potensi lokalnya sendiri, sejalan dengan cita-cita besar Indonesia dalam mencapai kedaulatan ekonomi.