Dugaan Nepotisme di Kompleks Kuliner Tidore, Pedagang Diusir Paksa Tanpa Alasan Jelas

Tidore Kepulauan, Maluku Utara [DESA MERDEKA] – Kasus pengusiran pedagang di Kompleks Kuliner Tugulufa, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, menjadi sorotan publik dan memicu dugaan praktik nepotisme. Sejumlah pedagang yang sukses dan ramai dikunjungi pembeli tiba-tiba mendapatkan surat pemberitahuan pengosongan tempat usaha tanpa alasan yang jelas, diduga akan digantikan oleh pihak dengan koneksi kekuasaan.

Demikian pernyataan Risal Sangaji, Ketua LSM KANe Malut, menyikapi aksi pengosongan paksa Kedai Nasbag di Kompleks Kuliner Tugulufa Tidore Kepulauan.

Salah satu pedagang yang menjadi korban, berinisial ENP, kepada DESA MERDEKA mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah menerima peringatan atau teguran sebelumnya. Ia hanya menerima surat dengan perihal “Instrumen Pengosongan” yang diberikan dalam waktu yang sangat dekat dengan masa kontraknya berakhir.

“Saya sangat terkejut menerima surat tersebut,” ujarnya. “Tidak ada penjelasan yang diberikan mengapa saya harus keluar dari tempat ini. Padahal, usaha saya cukup ramai dan memberikan kontribusi yang baik bagi pendapatan daerah.”

Pedagang tersebut juga mengaku telah berupaya mencari keadilan dan meminta penjelasan dari pemerintah daerah, menanyakan langsung kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, namun tidak mendapatkan respons yang memuaskan.

Ia menduga bahwa pengusiran ini terkait dengan adanya pihak lain yang memiliki koneksi dengan kekuasaan yang ingin mengambil alih tempat usahanya.

“Saya merasa ada persaingan yang tidak sehat di sini,” katanya. “Saya menduga ada unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kasus ini.”

Kasus ini bukan kali pertama terjadi di Kompleks Kuliner Tugulufa. Sebelumnya, beberapa pedagang lain juga mengalami hal serupa. Mereka diusir secara paksa tanpa alasan yang jelas dan digantikan oleh pedagang baru yang diduga memiliki kedekatan dengan pejabat daerah.

Menurut Risal Sangaji, kondisi ini tentu sangat merugikan para pedagang kecil dan UMKM yang menggantungkan hidupnya di kompleks kuliner tersebut. Mereka merasa tidak aman dan tidak memiliki kepastian dalam menjalankan usahanya.

“Sebagai pedagang kecil, saya yakin mereka merasa sangat tidak berdaya,” ujarnya. “Mereka hanya ingin berjualan dengan tenang dan mencari rezeki yang halal.”

Risal berharap pemerintah daerah dapat bertindak tegas dan transparan dalam menangani kasus ini. Dia juga meminta agar ada evaluasi terhadap pengelolaan Kompleks Kuliner Tugulufa agar tidak ada lagi praktik-praktik yang merugikan pedagang kecil.

“Kasus pengusiran pedagang di Kompleks Kuliner Tugulufa ini menjadi preseden buruk bagi iklim investasi dan usaha di Kota Tidore Kepulauan. Jika praktik nepotisme dan korupsi, kolusi, dan nepotisme terus dibiarkan, maka akan sulit bagi daerah ini untuk berkembang dan maju,” tutup Risal.

Disclaimer:
Berita ini dibuat berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber dan dapat berbeda dengan fakta yang ada.