Menu ✖

Mode Gelap
NCH Pangian: 425 Hektare Sawah Melawan Mimpi Pasar Eropa Gila! DJ Dunia Takluk oleh Organ Tunggal Desa Sulawesi Gaji Pas-pasan, Kenapa Gen Z Nekat Jadi Perangkat Desa? Cuma 0,012 Persen Neraca Ekspor, Mengapa Truk Ini Vital? Pasaman Barat Pangkas Rp10 Miliar Lewat Inovasi E-Voting

KORUPSI · 21 Nov 2026 16:49 WIB ·

Duet Kades Ngulankulon Korupsi APBDes Berakhir Vonis Empat Tahun


					Duet Kades Ngulankulon Korupsi APBDes Berakhir Vonis Empat Tahun Perbesar

Trenggalek, Jawa Timur [DESA MERDEKA] – Kursi kekuasaan di Balai Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan, mendadak dingin pada September 2023. Dua jantung penggerak birokrasi desa—Kepala Desa Rincana Yuliadi (RC) dan Bendahara Desa Sutikno (SK)—resmi mengenakan rompi tahanan.

Bukan karena bencana alam. Bukan pula karena konflik sosial.

Keduanya terseret pusaran kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020. Nilai kerugian negaranya tidak main-main, mencapai Rp211.446.388. Sebuah ironi yang menyesakkan dada warga. Desa yang pada awal 2020 sempat menyabet predikat Terbaik Nomor 3 dalam kinerja administrasi tingkat kecamatan ini, justru tersandung oleh ulah nakhodanya sendiri.

Anatomi Permufakatan di Meja Anggaran
Banyak yang berspekulasi. Apakah uang haram itu dipakai untuk membiayai gaya hidup mewah? Atau sekadar menutup ongkos politik pemilihan kepala desa?

Fakta persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjawabnya dengan lugas. Tidak ada bukti aliran dana untuk biaya kampanye ataupun pamer kemewahan. Motif utamanya jauh lebih klasik sekaligus memprihatinkan: memperkaya diri sendiri lewat celah pengawasan birokrasi.

Berdasarkan berkas dakwaan Kejaksaan Negeri Trenggalek, keduanya membangun permufakatan jahat. Caranya sistematis. Mereka menggelembungkan harga dan volume pengerjaan program (markup). Di atas kertas, laporan pertanggungjawaban (LPJ) disulap seolah-olah sempurna, lengkap dengan tanda tangan pihak terkait yang dipalsukan.

Jejak pembagian uang haram itu terendus jelas saat persidangan bergulir pada Oktober 2023. Terdakwa Sutikno mengembalikan uang pengganti sebesar Rp120,3 juta. Sementara Rincana hanya menitipkan Rp15 juta. Ketimpangan pengembalian ini seolah menjadi petunjuk bisu tentang siapa yang menguasai porsi dana lebih besar.

Palu hakim akhirnya diketuk pada 1 Februari 2024. Keduanya dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukumannya setimpal. Masing-masing diganjar empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan.

Khusus Rincana, hakim mewajibkannya membayar sisa uang pengganti sebesar Rp76.145.138, atau menggantinya dengan satu tahun kurungan tambahan.

Menolak Lumpuh di Tengah Badai
Lantas, bagaimana nasib ribuan warga Ngulankulon saat dua motor utamanya masuk bui? Apakah pelayanan desa mati suri?

Jawabannya: tidak. Desa ini tidak pernah idle.

Begitu penahanan dilakukan pada September 2023, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin langsung mengambil langkah taktis. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) segera menunjuk Penjabat (PJ) Kepala Desa dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Posisi bendahara pun langsung diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Roda administrasi tetap berputar. Pengurusan surat warga, penyaluran bantuan sosial, hingga pencairan program prioritas berjalan normal. Intervensi cepat pemerintah daerah berhasil mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan yang berisiko melumpuhkan desa.

Langkah penyelamatan ini terbilang krusial mengingat karakter wilayah Ngulankulon yang unik. Secara bentang alam dan kultur, desa ini adalah kawasan agraris. Namun, dengan luas lahan sawah terkecil di Kecamatan Pogalan—hanya sekitar 48 hektare—warganya tidak bisa bergantung pada padi semata. Terlebih, Kecamatan Pogalan merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Trenggalek, mencapai 1.421 jiwa per kilometer persegi. Berada di jalur penghubung utama Trenggalek–Tulungagung serta memiliki destinasi wisata ziarah Makam Kanjeng Jimat, Ngulankulon perlahan bertransformasi menjadi desa peri-urban yang dinamis. Sektor UMKM, jasa, dan peternakan komunal tumbuh pesat, menuntut birokrasi desa yang sigap melayani.

Pola Empirik yang Berulang
Apa yang terjadi di Ngulankulon sebenarnya bukanlah anomali tunggal. Kasus ini adalah potret empirik dari titik lemah tata kelola keuangan desa di berbagai daerah: kolusi antara pemegang otoritas kebijakan (Kades) dan pemegang akses pencairan (Bendahara).

Pola serupa tercatat rapi dalam arsip penegakan hukum di Jawa Timur:

  • Desa Tanggung, Tulungagung (2026): Kepala Desa Suyahman dan Bendahara Joko Endarto divonis 3 tahun penjara atas korupsi ADD dan pajak desa senilai Rp1,5 miliar.
  • Desa Jangkar, Situbondo: Kades MS dan Bendahara WS tersandung kasus penyelewengan Dana Desa 2020–2021 dengan kerugian negara hampir identik, yakni Rp289 juta.
  • Desa Pandean, Trenggalek: Di kabupaten yang sama, duet Kades dan Bendahara juga pernah divonis 4 tahun 3 bulan penjara karena memanipulasi penatausahaan APBDes.

Ketika dua posisi kunci ini bersekongkol, sistem pengawasan internal desa otomatis lumpuh. Hanya audit eksternal dan keberanian warga melapor yang mampu membongkarnya.

Pelangi Inovasi Pasca-Krisis
Badai hukum di Ngulankulon pada akhirnya melahirkan efek pembersihan birokrasi (bureaucratic cleansing). Runtuhnya dominasi kekuasaan lama justru membuka keran partisipasi publik yang lebih luas. Warga menjadi lebih kritis mengawal anggaran, sementara perangkat desa dituntut membuktikan integritasnya.

Hasilnya mengejutkan. Alih-alih terpuruk dalam stigma desa korup, Ngulankulon bangkit lewat jalur inovasi pelayanan publik. Pada ajang Katulistiva Award 2025 tingkat Kabupaten Trenggalek, desa ini mencatatkan dua terobosan penting. Pertama, peluncuran Pusat Pelayanan Aduan Online (Call Center 24 Jam) yang memotong sekat komunikasi antara warga dan pemerintah desa. Kedua, program Peningkatan Kesadaran Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai wujud pulihnya kepercayaan masyarakat.

Sektor pelayanan dasar pun ikut bersinar. Lewat kolaborasi Dana Desa, Puskesmas Ngulankulon sukses menggerakkan program “Sriwulan MengASIhi” (Sharing Intensif Wilayah untuk Capaian ASI Eksklusif). Inovasi kesehatan untuk menekan angka stunting ini bahkan mengantarkan mereka meraih predikat sebagai Lembaga Kesehatan Terinovatif 1 se-Kabupaten Trenggalek.

Kisah Desa Ngulankulon adalah pengingat keras sekaligus secercah harapan.

Korupsi memang sempat merobohkan marwah kepemimpinan desa. Namun, ketika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan birokrasi berani berbenah, badai tergelap sekalipun bisa menjadi pijakan untuk melahirkan tata kelola desa yang jauh lebih bersih, terbuka, dan berprestasi.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 13 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Sengkarut Demokrasi Peri-Urban: Jebakan Modal di Gerbang Kota

27 Oktober 2026 - 20:42 WIB

Mengapa Petahana Dua Periode Kotaraja Terjebak Judi Online?

7 Oktober 2026 - 12:40 WIB

Sengkarut Semen BSPS: Toko Cinta Damai Malaka Bungkam

22 Agustus 2026 - 11:16 WIB

Menjaga Marwah dari Bawah: Banyubiru Bungkam Stigma Korupsi Desa

7 Agustus 2026 - 07:21 WIB

Mesin Speedboat Fiktif dan Tameng Politik di Desa Loleo

25 Mei 2026 - 12:47 WIB

Siasat Mangkir Kades Loleo: Dana Desa Menguap?

21 Mei 2026 - 09:54 WIB

Trending di KORUPSI