Malaka, Nusa Tenggara Timur [DESA MERDEKA] – Harapan besar masyarakat Kabupaten Malaka terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini sedang diuji oleh dua butir anggur. Sebuah unggahan di media sosial mendadak viral setelah memperlihatkan porsi buah yang dianggap tidak wajar dalam paket gizi untuk siswa SMP Kristen Betun. Warga pun mulai mempertanyakan: apakah takaran ini sudah memenuhi standar kesehatan atau hanya sekadar menggugurkan kewajiban?
“Buah anggur dua biji kecil-kecil, ini takut negara rugi atau cari keuntungan,” tulis seorang netizen di Facebook yang memicu gelombang kritik dari masyarakat Kota Betun.
Persoalan ini menjadi kontras mengingat MBG adalah program strategis nasional di era Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memerangi stunting dan meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Namun, di lapangan, implementasi porsi buah tersebut justru memicu polemik mengenai standar kecukupan gizi yang seharusnya diterima oleh para pelajar.
Sorotan pada Satuan Pelayanan Gizi
Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa distribusi paket tersebut dilakukan oleh salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Betun. Sayangnya, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak penyedia maupun Dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka untuk menjelaskan standarisasi menu tersebut.
Absennya klarifikasi ini semakin memperlebar ruang spekulasi di tengah masyarakat. Warga khawatir jika pengawasan lemah, anggaran negara yang besar untuk pemenuhan gizi anak-anak justru menyusut di tengah jalan demi mengejar keuntungan finansial pihak ketiga.
Evaluasi Harus Lebih dari Sekadar Administrasi
Program MBG seharusnya menjadi investasi jangka panjang bagi sumber daya manusia di Malaka, bukan sekadar proyek administratif yang berjalan secara formalitas. Masyarakat mendesak pemerintah daerah untuk segera turun tangan melakukan audit lapangan dan evaluasi ketat terhadap SPPG yang ditunjuk.
“Kita tidak ingin program mulia ini ternoda karena porsi yang ‘pelit’. Gizi anak-anak kita tidak boleh dikompromikan,” ungkap salah seorang warga Betun yang prihatin.
Kini, bola panas ada di tangan pemerintah daerah. Transparansi mengenai rincian menu dan pengawasan yang ketat adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan kepercayaan publik agar piring makan siswa benar-benar berisi gizi, bukan sekadar simbolis tanpa substansi.
Desa Membangun Negeri
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.