Pebayuran, Bekasi, Jawa Barat [DESA MERDEKA] – Digitalisasi terbentur kultur akar rumput. Suksesi kepemimpinan di Desa Bantarjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, kini berada di persimpangan jalan menjelang pemungutan suara serentak pada 20 September 2026.
Langkah bakal calon Kepala Desa, Abu Jihad Ubaidillah, yang melayangkan surat pengaduan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, mengonfirmasi sebuah anomali modern: ketika teknologi e-voting mengunci rapat celah kecurangan mekanis, medan pertempuran politik justru bergeser ke arah manipulasi struktural manusianya.
Dalam surat keberatannya, Abu Jihad membidik tiga titik krusial yang dianggapnya cacat prosedur: transparansi rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), perubahan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pasca-peninjauan, dan legalitas pergantian petugas lapangan. Ia mendesak DPMD melakukan audit objektif, bahkan meminta opsi penundaan tahapan jika klarifikasi tidak menemui titik terang.
“Kami meminta DPMD melakukan klarifikasi dan verifikasi secara objektif. Kalau memang semua sudah sesuai aturan, tentu kami berharap ada penjelasan berdasarkan dokumen dan ketentuan yang berlaku. Kalau ditemukan ketidaksesuaian, kami berharap dapat ditindaklanjuti sesuai aturan,” ujar Abu Jihad, saat ditemui di kediamannya, Kamis (17/9/2026).
Bagi para pengamat dinamika politik desa, ketegangan di Bantarjaya bukanlah fenomena baru. Kasus ini merupakan template klasik yang kerap berulang di berbagai daerah yang sedang bertransisi ke sistem digital, seperti Magetan, Sleman, hingga Mempawah. Polanya selalu serupa. Sistem e-voting terbukti ampuh menghapus drama klasik manipulasi fisik—seperti pembakaran kotak suara atau pencoblosan ganda. Namun, ketidakpercayaan para kandidat tidak lantas hilang; ia hanya bermutasi. Rasa curiga kini diarahkan kepada para gatekeeper atau manusia yang memegang tombol kendali dan memverifikasi identitas pemilih di TPS.
Di media sosial, dinamika ini membelah netizen menjadi dua narasi utama. Kubu pendukung Abu Jihad menggaungkan isu ini sebagai gerakan moral demi transparansi dan melawan nepotisme panitia. Sementara di sisi seberang, langkah hukum ini kerap dituduh sebagai manuver politik untuk mengulur waktu dan mencari simpati publik di tengah masifnya gerakan mobilisasi massa dari kandidat lawan.
Sejarah Pilkades digital di Indonesia menunjukkan bahwa DPMD kemungkinan besar akan tetap menggelar pemilihan sesuai jadwal demi efisiensi anggaran, sementara laporan keberatan Abu Jihad akan disimpan sebagai arsip sengketa.
Konklusi akhir dari laga ini diprediksi tidak akan menghentikan mesin e-voting, melainkan memindahkan arena pertarungan dari riuhnya TPS menuju meja hijau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pasca-pemilihan.
Kasus Bantarjaya kembali mengingatkan kita: secanggih apa pun teknologi yang diadopsi, legitimasi demokrasi tetap bermuara pada integritas manusia yang mengoperasikannya.
misru Ariyanto jurnalis desamerdeka, saat ini menjabat sekretaris parade Nusantara DPD kabupaten Bekasi
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.