OPINI · 26 Apr 2025 07:07 WIB ·

DESAisME ala Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo

Oleh: Suryokoco Suryoputro

Desa adalah denyut nadi Indonesia. Dari desa, kehidupan berawal, budaya berakar, dan harapan tentang masa depan tumbuh. Tidak heran bila dua pemimpin besar Indonesia—Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto—memberikan perhatian sangat serius pada pembangunan desa. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, tujuan mereka sama: memuliakan desa, memperkuat pondasi bangsa dari akar rumput.

Namun, bagaimana sebenarnya cara Jokowi dan Prabowo menggerakkan perubahan di desa? Mari kita telusuri bersama.

Jokowi: Membumikan BUMDes untuk Kemandirian

Sejak menjabat pada tahun 2014, Presiden Jokowi langsung menggulirkan gagasan besar: membangun Indonesia dari pinggiran. Ini bukan sekadar slogan. Jokowi mewujudkannya lewat kebijakan Dana Desa, yang dialirkan langsung ke desa-desa untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, puskesmas, hingga sarana pendidikan.

Lebih dari itu, Jokowi ingin desa tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun kemandirian ekonominya. Maka lahirlah dorongan kuat untuk mendirikan dan menguatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Melalui Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021, BUMDes diberi status badan hukum yang sah. Artinya, BUMDes kini bisa mengakses perbankan, bekerja sama dengan investor, dan bahkan menembus pasar ekspor.

Dalam praktiknya, banyak desa yang berhasil mentransformasi potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi. Misalnya, Desa Panggungharjo di Bantul, yang lewat BUMDes-nya mampu mengelola sampah, membangun bisnis pangan, hingga menciptakan lapangan kerja bagi warganya.

Namun, tentu saja tidak semua cerita semanis itu. Tantangan terbesar dari program ini adalah kemampuan SDM desa dalam mengelola usaha secara profesional. Bukan rahasia, sebagian desa menghadapi persoalan pengelolaan dana yang kurang transparan, bahkan ada yang terjerat kasus korupsi. Ini menjadi bukti bahwa pembangunan fisik saja tidak cukup—pembangunan mentalitas dan kapasitas warga desa harus berjalan seiringan.

Prabowo: Menghidupkan Semangat Gotong Royong lewat Kopdes Merah Putih

Berbeda dengan Jokowi, Presiden Prabowo Subianto—yang baru mulai menjalankan program-programnya sejak 2025—mengambil pendekatan yang sedikit lain. Prabowo memahami bahwa desa Indonesia lahir dari semangat gotong royong, bukan sekadar dari kalkulasi bisnis. Oleh karena itu, ia memperkenalkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes).

Melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 dan Permenkumham No. 13 Tahun 2025, Prabowo memulai gerakan membentuk puluhan ribu Kopdes di seluruh Indonesia. Targetnya ambisius: membangun 70.000 hingga 80.000 Kopdes dalam waktu lima tahun.

Konsep Kopdes tidak hanya untuk jual beli barang kebutuhan pokok, melainkan juga mencakup layanan kesehatan desa, logistik, dan penyerapan hasil pertanian. Dengan kata lain, Kopdes diharapkan menjadi pusat ekonomi, sosial, sekaligus kesejahteraan desa.

Apa yang menarik dari pendekatan Prabowo ini adalah sentuhan budayanya. Koperasi didirikan dan dikelola oleh warga desa itu sendiri, menghidupkan kembali nilai-nilai gotong royong yang lama menjadi identitas bangsa. Bukan hanya pemerintah pusat yang bekerja, tetapi rakyat bergerak bersama.

Tentu saja, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada keseriusan warga desa sendiri. Tanpa kesadaran kolektif dan kepemimpinan lokal yang kuat, Kopdes bisa saja hanya menjadi nama tanpa gerak.

Dua Jalan, Satu Tujuan: DESAisME – Memuliakan Desa

Melihat lebih dalam, baik Jokowi maupun Prabowo sebenarnya ingin hal yang sama: desa yang mandiri, sejahtera, dan menjadi pusat pertumbuhan baru Indonesia. Namun, jalur yang mereka tempuh memiliki nuansa berbeda.

Jokowi lebih menekankan profesionalisasi: desa didorong untuk menjadi entitas bisnis yang modern, kompetitif, dan mampu bertahan di pasar global. Dengan legalitas badan hukum BUMDes, desa bisa bertransaksi dengan dunia usaha dan mengelola asetnya secara mandiri.

Prabowo, sebaliknya, menekankan kebersamaan: koperasi menjadi alat untuk membangun solidaritas sosial sekaligus kesejahteraan ekonomi. Ia percaya bahwa kekuatan kolektif rakyat desa, jika dikelola dengan baik, bisa menjadi kekuatan luar biasa.

Perbedaan ini bisa diibaratkan seperti dua sungai yang mengalir ke lautan yang sama. Yang satu mengalir deras dengan struktur formal, yang lain mengalir tenang melalui budaya rakyat.

Apa Tantangan di Depan?

Tentu saja, membangun desa bukan perkara mudah. Ada tantangan besar yang mengintai kedua pendekatan ini.

Pertama, soal sumber daya manusia. Baik BUMDes maupun Kopdes memerlukan pengelola yang cakap, jujur, dan visioner. Sayangnya, tidak semua desa memiliki sumber daya seperti ini. Banyak pengelola desa yang masih perlu pelatihan intensif tentang manajemen, keuangan, dan kepemimpinan.

Kedua, koordinasi antarkementerian dan antarinstansi. Pembangunan desa sering kali melibatkan banyak pihak: Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan sebagainya. Tanpa koordinasi yang baik, program bisa tumpang tindih, mubazir, atau bahkan saling bertabrakan.

Ketiga, risiko politisasi. Tidak dapat dipungkiri, dana desa atau koperasi bisa saja menjadi “alat politik” bagi elit lokal untuk memperkuat kekuasaannya. Ini mengancam prinsip keadilan dan transparansi yang seharusnya menjadi fondasi pembangunan desa.

Menyatukan Dua Kekuatan

Jika ingin benar-benar memuliakan desa, Indonesia perlu menyatukan kekuatan kedua pendekatan ini.

Bayangkan jika BUMDes yang profesional dikombinasikan dengan semangat gotong royong ala Kopdes. Desa akan punya entitas bisnis yang kuat sekaligus menjaga solidaritas sosial warganya. Legalitas formal dan kekuatan budaya bisa berjalan beriringan, bukan bertabrakan.

Selain itu, perlu ada:

Pelatihan berkelanjutan bagi kepala desa, pengurus BUMDes, dan Kopdes.
Pengawasan multistakeholder melibatkan masyarakat, lembaga independen, dan media untuk mengawal penggunaan dana secara transparan.
Adaptasi kebijakan dengan kearifan lokal, karena tidak semua desa memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang sama.

Desa, Pilar Masa Depan Indonesia

Pada akhirnya, desa bukan hanya masa lalu Indonesia. Desa adalah masa depan.

Dunia sedang bergerak menuju era di mana ketahanan pangan, kemandirian energi, dan keseimbangan ekologi menjadi isu utama. Dan desa-desa Indonesia, dengan segala kekayaan alam dan budayanya, memiliki semua potensi untuk memimpin masa depan itu.

Presiden Jokowi telah meletakkan pondasi yang kokoh. Presiden Prabowo berusaha membangun struktur sosial-ekonomi di atas pondasi itu. Bila kedua visi ini dirangkai dengan baik, kita akan melihat desa-desa Indonesia menjadi pusat kemajuan—bukan hanya untuk bangsa ini, tapi juga sebagai contoh bagi dunia.

Maka, saat kita berbicara tentang kemajuan Indonesia, jangan pernah lupa: DESAisME – muliakanlah desa, karena dari sanalah cahaya kemajuan sejati akan menyala.