Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, membawa paradigma baru dalam penanganan pascabencana di Sumatera Barat. Bukan sekadar bantuan logistik, Tito menegaskan bahwa “senjata” paling mematikan untuk melawan keterpurukan pascabencana hidrometeorologi adalah akurasi data.
Hal tersebut ditegaskan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Auditorium Gubernuran Padang, Selasa (13/1/2026). Sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Sumatera, Tito menolak kebijakan yang hanya berdasarkan asumsi.
“Dalam penanganan kebencanaan, kuncinya adalah pendataan. Data harus cepat dan akurat, karena itulah yang menjadi dasar dalam menyusun setiap kebijakan,” ujar Tito di hadapan para kepala daerah se-Sumbar.
Enam Indikator Pulihnya Sebuah Daerah
Pemerintah pusat tidak lagi menggunakan perasaan untuk menilai kesuksesan pemulihan. Tito membeberkan enam indikator objektif yang menjadi rapor daerah terdampak: berjalannya roda pemerintahan, layanan publik yang aktif, akses jalan yang terbuka, denyut perekonomian, aktivitas sosial, serta ketersediaan layanan dasar.
Dari hasil evaluasi, Sumbar menunjukkan anomali positif—pemulihannya tergolong sangat cepat. Dari 16 wilayah terdampak, 12 di antaranya sudah masuk fase stabil. Kini, fokus intervensi “dikeroyok” untuk empat wilayah tersisa: Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan.
Rekor 18 Hari: Diplomasi Data Ala Mahyeldi
Kecepatan pemulihan Sumbar ternyata berakar pada efisiensi birokrasi yang tak lazim. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, melaporkan sebuah pencapaian luar biasa: Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang biasanya memakan waktu 90 hari, berhasil dirampungkan hanya dalam 18 hari.
Kecepatan ini sangat krusial mengingat skala kerusakan yang fantastis. Mahyeldi memaparkan total nilai kerusakan dan kerugian mencapai Rp33,55 triliun. Angka ini mencakup dampak pada 307.936 jiwa, dengan total 264 korban meninggal dunia dan kerusakan infrastruktur yang masif.
“Dokumen R3P ini adalah gambaran utuh bagi pusat untuk memahami kondisi faktual kami. Penyelesaian dalam 18 hari ini adalah bukti keseriusan kami untuk bangkit,” tegas Mahyeldi.
Rakor ini juga menjadi panggung kolaborasi lintas sektor. Kehadiran Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto hingga Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menunjukkan bahwa rekonstruksi Sumbar tidak hanya soal fisik bangunan, tapi juga pemulihan sosial dan perlindungan kelompok rentan. Dengan data yang sudah di tangan pusat, kini Sumbar tinggal menunggu eksekusi anggaran dan pembangunan fisik untuk mengembalikan marwah ekonomi “Ranah Minang”.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.