Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, membawa angin segar bagi ribuan keluarga terdampak bencana di Sumatera. Pemerintah resmi menetapkan skema bantuan perbaikan rumah dengan terobosan administratif yang revolusioner: bantuan tetap cair meski dokumen kependudukan hilang akibat bencana.
Dalam Rapat Koordinasi di Padang, Selasa (13/1/2026), Tito menegaskan bahwa surat pertanggungjawaban dari kepala desa atau kepala kampung kini berlaku sebagai pengganti dokumen resmi yang hilang. Langkah “out of the box” ini diambil agar bantuan tidak terganjal birokrasi di tengah kondisi darurat.
“Dalam kondisi tertentu, kepala desa dapat menandatangani dokumen pertanggungjawaban sebagai pengganti agar bantuan tidak terhambat,” ujar Tito Karnavian, yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Pascabencana Sumatera.
Rincian Nilai Bantuan Berdasarkan Kerusakan
Pemerintah telah mengalokasikan dana stimulan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan pembagian kategori sebagai berikut:
- Rusak Berat: Rp60 juta per Kepala Keluarga (KK).
- Rusak Sedang: Rp30 juta per KK.
- Rusak Ringan: Rp15 juta per KK.
Khusus di Sumatera Barat, Gubernur Mahyeldi Ansharullah melaporkan dampak yang sangat masif. Tercatat sebanyak 5.077 unit rumah rusak berat dan 775 unit rumah hanyut. Secara keseluruhan, lebih dari 14.000 rumah di Sumbar membutuhkan penanganan segera. Angka ini menjadi basis data utama bagi bupati dan wali kota dalam pengajuan bantuan ke pusat.
Verifikasi Ketat Cegah Data Fiktif
Meski administrasi dipermudah, aspek akuntabilitas tetap menjadi prioritas. Untuk mencegah potensi pemalsuan data atau “penumpang gelap”, Mendagri menginstruksikan para kepala daerah untuk menggandeng Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dalam melakukan verifikasi lapangan.
“Terobosan ini lahir dari semangat mempercepat pemulihan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas,” tegas Tito.
Gubernur Mahyeldi menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor ini bukan hanya soal membangun kembali fisik bangunan, tetapi juga memulihkan rasa aman warga. Rapat besar ini juga dihadiri oleh tokoh penting seperti Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto hingga Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, guna memastikan perlindungan bagi kelompok rentan di area terdampak bencana.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.