Dana Desa DIY Dipangkas: Mesin Pembangunan Kalurahan Mendadak Mogok

Perbesar

Wakil Ketua DPRD DIY, Umaruddin Masdar

Daerah Istimewa Yogyakarta [DESA MERDEKA] – Harapan membangun Indonesia dari pinggiran sedang diuji di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kebijakan pemangkasan dana desa yang drastis memaksa para lurah “memutar otak” hingga titik nadir. Tidak main-main, sejumlah kalurahan yang sebelumnya mengelola anggaran di atas Rp2 miliar, kini harus bertahan hidup hanya dengan sisa dana sekitar Rp300 juta.

Anjloknya anggaran ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan ancaman nyata bagi jaring pengaman sosial dan infrastruktur dasar di tingkat pedukuhan. Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menjadi tumpuan warga miskin serta proyek-proyek padat karya terpaksa dikurangi volumenya secara signifikan.

Degradasi Semangat Membangun dari Bawah
Wakil Ketua DPRD DIY, Umaruddin Masdar, mengungkapkan bahwa keluhan para lurah hampir merata di seluruh kabupaten di DIY. Menurutnya, pemotongan ini telah mengoreksi semangat otonomi desa dalam menentukan prioritas pembangunannya sendiri.

“Ibarat mobil yang tadinya bisa lari kencang 100 kilometer per jam, sekarang dipaksa berjalan maksimal 40 kilometer per jam. Semangat membangun dari bawah mengalami degradasi yang luar biasa,” ujar Umar dalam keterangannya, Selasa (10/3/2026).

Efek Domino di Tingkat Pedukuhan
Dampak yang paling dirasakan masyarakat adalah pemangkasan program-program skala mikro di level pedukuhan. Penyesuaian anggaran yang mencapai miliaran rupiah per desa membuat lurah harus melakukan prioritas ulang yang menyakitkan:

Penyusutan Penerima BLT: Nilai dan kuota bantuan sosial berkurang drastis.
Infrastruktur Terbengkalai: Pembangunan jalan lingkungan dan irigasi desa banyak yang dipangkas volumenya.
Kemandirian Desa Terkoreksi: Desa kehilangan instrumen keuangan utama untuk mengeksekusi kebutuhan spesifik warga lokal.

Mencari Jalan Keluar ke Pusat
DPRD DIY saat ini tengah menghimpun data rinci mengenai dampak kebijakan ini untuk kemudian dibawa ke pemerintah pusat. Langkah koordinasi terus diperkuat agar aspirasi pengembalian pagu dana desa bisa menjadi pertimbangan dalam kebijakan fiskal nasional mendatang.

Tanpa adanya evaluasi terhadap pemotongan ini, dikhawatirkan kesenjangan pembangunan antara kota dan desa akan kembali melebar, serta target pengentasan kemiskinan di wilayah DIY akan terhambat.