Sambas, Kalimantan Barat [DESA MERDEKA] – Menjadi kepala desa di tengah badai efisiensi anggaran ternyata bukan perkara mudah. Rino, Kepala Desa Sanatab, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, blak-blakan mengungkap kondisi “nadi” keuangan desanya yang kini sedang kritis. Akibat perubahan regulasi dan pemangkasan anggaran yang ekstrem, Desa Sanatab terpaksa menghentikan hampir seluruh proyek pembangunan fisik demi bertahan hidup.
Sudut pandang efisiensi seringkali hanya dilihat dari angka di atas kertas, namun bagi Rino, ini adalah beban moral yang berat. Bayangkan saja, Dana Desa (DD) yang tahun sebelumnya mencapai Rp900 juta lebih, kini terjun bebas ke angka Rp370 juta pada tahun anggaran 2025–2026.
“Hampir 60 persen pemotongannya. Perubahan regulasi ini sangat memukul desa, khususnya operasional pemerintahan yang terpangkas cukup banyak,” ujar Rino dengan nada prihatin, Rabu (7/1/2026).
Dilema Natal dan Insentif yang Hilang
Dampak paling memilukan bukan hanya pada semen dan batu, melainkan pada apresiasi terhadap tokoh penggerak desa. Rino mengungkapkan rasa bersalahnya karena lembaga desa—mulai dari RT/RW, PKK, LPM, hingga tokoh adat dan pengurus keagamaan—kini tidak lagi menerima insentif.
Ketiadaan insentif ini terasa sangat menyakitkan, terutama saat momen perayaan besar seperti Natal tahun lalu. Rino merasa seolah-olah gagal mengayomi, padahal kondisi ini murni akibat kebijakan dari pusat yang mengikat tangan pemerintah desa.
“Jujur kami merasa bersalah. Bukan karena kami tidak mampu mengelola keuangan, tetapi memang anggarannya sudah tidak ada,” tambahnya.
Fokus pada Pelayanan Dasar
Dengan sisa anggaran yang ada, Alokasi Dana Desa (ADD) yang juga menyusut dari Rp500 juta menjadi kisaran Rp200 juta hingga Rp400 juta kini hanya cukup untuk membiayai kebutuhan administratif mendasar. Pelayanan kependudukan dan sosial tetap berjalan, namun mimpi untuk melihat infrastruktur baru di Sanatab harus dikubur dalam-dalam untuk sementara waktu.
Rino berharap Pemerintah Kabupaten Sambas berani bersuara ke publik mengenai kondisi nyata ini. Menurutnya, penting bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa mandeknya pembangunan bukan karena ketidakmampuan perangkat desa, melainkan karena “keran” dana yang memang sedang mengering. Penjelasan transparan dari pemerintah daerah diharapkan dapat meredam potensi konflik dan ketidakpuasan warga di tingkat bawah.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.