Cilacap Luncurkan Aplikasi BA’SO: Dana Desa Jadi Lebih Transparan

Pj Bupati Cilacap Luncurkan BA’SO Online, Alokasi Dana Desa Khusus Lebih Terukur

Cilacap, Jawa Tengah [DESA MERDEKA] – Pemerintah Kabupaten Cilacap mengambil langkah maju dalam pengelolaan keuangan desa dengan meluncurkan Aplikasi BANSUS ONLINE (BA’SO) Tahun 2024. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah dan memastikan transparansi dalam pengelolaan serta penggunaan dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus (BANSUS). Peluncuran dan sosialisasi aplikasi ini dilakukan oleh Pj. Bupati Cilacap, Yunita Dyah Suminar, di Ruang Gadri Komplek Rumah Dinas Bupati pada Rabu, 31 Mei 2023.

Pj Bupati Yunita Dyah Suminar menjelaskan bahwa kebijakan penggunaan dana BANSUS ini diprioritaskan untuk mendukung pembangunan nasional, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Fokus utama saat ini adalah pada kemiskinan ekstrem yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tujuannya agar pada Tahun 2024, angka kemiskinan ekstrem di Cilacap bisa mencapai 0%,” tegas Pj Bupati.

Fokus Dana Khusus pada Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Berdasarkan data Pemkab Cilacap, terdapat 37 Desa Miskin Ekstrem dan 73 Desa Miskin di wilayah tersebut. Uniknya, data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022 menunjukkan ada desa yang masuk kategori miskin ekstrem, namun juga berstatus desa maju atau mandiri.

Untuk memastikan alokasi dana BANSUS tepat sasaran, Pemkab Cilacap mengkombinasikan data kemiskinan dengan kategori desa dalam menentukan besaran dan lokasi bantuan. Alokasi dana BANSUS diprioritaskan sebagai berikut:

Desa Prioritas I (Miskin Ekstrem): Alokasi paling banyak Rp500.000.000.
Desa Prioritas II (Desa Miskin): Alokasi paling banyak Rp400.000.000.
Desa Prioritas III (Tidak Miskin): Alokasi paling banyak Rp300.000.000.

BA’SO Menjamin Transparansi dan Penggunaan Dana Terukur
Pj Bupati Yunita menjelaskan bahwa aplikasi BA’SO ini dibuat agar seluruh usulan BANSUS dari desa terukur dan akuntabel. Aplikasi ini dilengkapi fitur penguncian menu yang secara otomatis mengatur standar satuan harga dan membatasi persentase penggunaan dana: minimal 40% untuk kegiatan non-fisik dan maksimal 60% untuk kegiatan fisik.

“Semua transparan. Publik akan bisa melihat usulan Kepala Desa (Kades) dan mana saja yang disetujui, karena ini adalah Bantuan Keuangan Khusus dari Kabupaten,” jelas Yunita.

Setiap usulan dari Kades wajib mencantumkan detail by name dan by address yang kemudian diunggah (attach) ke dalam sistem. Usulan ini selanjutnya akan diverifikasi oleh BAPPEDA, BPPKAD, dan Dispermades. Mekanisme ini memastikan masyarakat dapat memantau dan melihat seluruh usulan dana BANSUS melalui aplikasi BA’SO.

Ketua DPRD Cilacap, Taufik Nurhidayat, menyambut baik inovasi ini. Menurutnya, meskipun desa telah memiliki anggaran dari Dana Desa (DD), Pemkab Cilacap tetap bertanggung jawab memberikan Bantuan Keuangan Khusus (Bankeu) yang diatur agar pembangunan di tingkat kabupaten selaras dengan kebutuhan masyarakat desa.

Aplikasi BA’SO ini diharapkan dapat memudahkan Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pengendalian BANSUS di desa masing-masing. Untuk pengoperasiannya, Pemkab akan melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Sekretaris Desa dan satu admin yang dijadwalkan dalam empat tahap pada tanggal 5, 6, 9, dan 10 Juni 2023.