Sorong, Papua Barat Daya [DESA MERDEKA] – Gebrakan baru datang dari kepemimpinan Caretaker DPD KNPI Provinsi Papua Barat Daya di bawah komando Dikson Ringo. Melalui rapat perdana yang digelar di Ruang Rapat YBH Gerimis, Minggu (22/2/2026), organisasi pemuda ini resmi menancapkan gas untuk melakukan percepatan konsolidasi sekaligus merancang suksesi kepemimpinan melalui Musyawarah Daerah (Musda).
Menariknya, KNPI tidak hanya bicara soal politik praktis organisasi. Salah satu poin krusial yang disepakati adalah rencana kolaborasi dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya untuk menggelar “Musyawarah Agung”. Agenda ini diproyeksikan menjadi wadah pembangunan berbasis kebudayaan yang mencakup ekonomi, pendidikan, hingga maritim dengan prinsip ecosustainability.
Wakil Sekretaris Caretaker, Faisal Muslim Ishak Warwey, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari persiapan menuju Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (RAPIMPURDA) dan Musda Pemuda.
Tertib Konstitusi dan Sentilan untuk Kota Sorong
Di tengah persiapan besar ini, Faisal memberikan catatan tegas terkait ketaatan konstitusi organisasi. Merespons polemik pelantikan di tingkat Kabupaten/Kota, khususnya Kota Sorong, ia mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap AD/ART di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ryano Panjaitan.
“Semua harus taat kepada konstitusi organisasi. Jika ada yang tidak sesuai AD/ART, pasti ada evaluasi, baik itu terkait kriteria calon ketua maupun OKP peserta,” ujar Faisal.
Kasus di Kota Sorong menjadi perhatian khusus karena pelaksanaan kegiatannya dianggap berjalan tanpa koordinasi dengan pengurus Caretaker yang baru, meskipun masa jabatan pengurus sebelumnya telah berakhir.
Pemuda Kreatif dan Manfaat Nyata
Menjelang Musda, KNPI Papua Barat Daya berkomitmen untuk tidak sekadar “rapat di dalam ruangan”. Berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dan aksi kreatif pemuda akan digulirkan sebagai langkah strategis untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Strategi percepatan konsolidasi ini juga akan segera dikomunikasikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait. Tujuannya satu: memastikan transisi kepemimpinan pemuda di Papua Barat Daya berjalan stabil, legal, dan memberikan nilai tambah bagi kedaulatan adat serta ekonomi lokal.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.