Menu

Mode Gelap
Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa Sultan HB X: Desa Adalah Fondasi Budaya dan Ekonomi

EKBIS · 24 Agu 2024 22:22 WIB ·

BUMDes Tugu Selatan Butuh Pendampingan Lebih Intensif


					BUMDes Tugu Selatan Butuh Pendampingan Lebih Intensif Perbesar

Bogor [DESA MERDEKA] – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor, masih jauh dari optimal. Padahal, desa yang berlokasi strategis dekat Ibu Kota ini memiliki potensi besar untuk mengembangkan perekonomian lokal.

Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke BUMDes Tugu Selatan, Jumat (23/8). Wakil Ketua Komisi V DPR, Roberth Rouw, menyoroti kurangnya pendampingan dari pemerintah, terutama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

“Salah satu kendala utama adalah kurangnya pendampingan dari Kemendes PDTT,” ujar Roberth. Ia menekankan pentingnya dukungan lebih intensif dari pemerintah pusat untuk membantu pengelolaan dan pengembangan usaha desa.

Selain itu, Roberth juga menyoroti masalah manajemen aset BUMDes yang sering kali terabaikan saat terjadi pergantian kepala desa. “Kami tidak ingin aset BUMDes hilang atau bahkan negatif saat pergantian kepala desa,” tegasnya.

Potensi Wisata yang Belum Tergarap Optimal

Desa Tugu Selatan memiliki potensi besar sebagai desa wisata, mengingat lokasinya yang berada di kawasan wisata Puncak. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Roberth mendukung usulan menjadikan Desa Tugu Selatan sebagai desa wisata dan melihat potensi besar desa tersebut sebagai destinasi wisata di masa depan.

“Desa ini terletak di daerah wisata, dan saat hari libur, wilayah ini dipadati pengunjung,” kata Roberth. Ia yakin Desa Tugu Selatan dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal melalui sektor pariwisata.

Pentingnya Perencanaan yang Matang

Roberth juga mengingatkan bahwa tidak semua desa wajib memiliki BUMDes. Pembentukan BUMDes harus didasarkan pada potensi usaha yang jelas. “Jika tidak ada potensi usaha di desa, pembentukan BUMDes hanya akan memboroskan anggaran negara,” jelasnya.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 67 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Dialog Sawit: Cara Sumbar Hindari Gesekan Pajak Air Permukaan

11 April 2026 - 12:27 WIB

Pajak Air Sawit: Antara Keuntungan Perusahaan dan Hak Desa

11 April 2026 - 12:08 WIB

UMKM Sundawenang Naik Kelas: Strategi Digital di Balai Desa

11 April 2026 - 02:09 WIB

Jangan Tunggu Viral: Merek Adalah Perisai UMKM Desa

7 April 2026 - 20:16 WIB

Menenun Identitas Ranah Minang Melalui Proteksi Kekayaan Intelektual

6 April 2026 - 16:41 WIB

Pemuda Kepulungan Pilih Bebek: Solusi Cuan Luar Pabrik

6 April 2026 - 08:17 WIB

Trending di EKBIS